Berikut poin-poinya:
- Bahwa terjadi dugaan tindak kekerasan dan pembatasan kebebasan berpendapat terhadap Aliansi Mahasiswa Unram Melawan dalam aksi unjuk rasa pada 20 Juni 2023 di Universitas Mataram (Unram), Nusa Tenggara Barat.
- Bahwa aksi unjuk rasa tersebut dilakukan sebagai bentuk respon terhadap kebijakan terbaru Rektor Unram yang menaikkan biaya tes masuk jalur mandiri dan isu internal di kampus, seperti penanganan kasus kekerasan seksual, pungutan liar, fasilitas, dan beberapa isu lainnya
- Bahwa pihak kampus tidak ada yang bersedia menemui peserta aksi, dan tidak ada upaya menghentikan dugaan tindak kekerasan oleh keamanan kampus terhadap para mahasiswa. Akibatnya, Sdr. Martoni Ira malik, dkk, yang merupakan anggota Aliansi Mahasiswa mengalami luka parah hingga dilarikan ke Rumah Sakit. Selain itu, korban a.n. Sdr. Faozan (yang saat itu berkostum maskot wisuda) mengalami kondisi yang sangat parah dan dilarikan ke RS terdekat, Bahwa korban lain an, Sdr. Martoni Ira Malik (Ketua BEM UNRAM) mendapatkan tendangan di bagian vital (rusuk sebelah kanan) hingga tak sadarkan diri. Sdr. Nanang Sofian Putra mendapatkan pukulan dan tendangan dari keamanan kampus hingga luka memar di kepala, dada, perut dan paha Sementara korban lain, a.n. Sdr. Adam mendapatkan tindakan pemukulan di bagian kaki oleh kampus hingga pendarahan.
- Bahwa tindakan represif yang dilakukan oleh pihak keamanan kampus tidak hanya terjadi pada peristiwa ini, melainkan telah terjadi berulang kali sebelumnya terhadap aksi-aksi di kampus. Tindakan kekerasan serupa pernah terjadi juga pada 2022
- Bahwa Pengadu meminta penjelasan dan tindak lanjut atas tindak kekerasan dalam peristiwa tersebut.
Prof Bambang diminta segera memberi tanggapan terhadap keenam poin tersebut. “Komnas HAM RI meminta saudara (Rektor Unram, red) memberi tanggapan yang disampaikan pengadu paling lama 15 hari setelah surat ini diterima,” bunyi surat tersebut.
Terkait surat permintaan tanggapan itu, upaya klarifikasi ke Rektor Unram dilakukan NTBSatu. Namun telpon dan pesan yang singkat yang dikirim tidak membuahkan hasil.
Sementara Humas Unram, Affandy Akbar yang dihubungi terpisah mengaku, dirinya belum menerima surat tersebut. “Saya sudah pulang, besok saya coba tanyakan ke bagian TU,” katanya. (KHN)
Baca Juga :
- Komnas HAM dan Ombudsman NTB Diminta Usut Dugaan Represif di Unram
- KPK Tongkrongi Pelaksanaan PMB di Unram Tahun 2023 Merupakan Pertama Kali dalam Sejarah
- KPK “Tongkrongi” Unram, Awasi Penerimaan Mahasiswa Baru
- Unram Buka Kesempatan Terima Mahasiswa Baru Melalui Jalur Mandiri Gelombang 2
- Jumlah Pendaftar Jalur Mandiri Turun, Unram Sebut Bukan Akibat Mahalnya Biaya Pendaftaran
- Unram dan 176 PTN diingatkan KPK, Seleksi Mahasiswa Baru Rawan Korupsi
- Komnas HAM dan Ombudsman NTB Diminta Usut Dugaan Represif di Unram
