Mataram (NTBSatu) – Tahapan awal pembangunan kantor Wali Kota Mataram yang baru dijadwalkan mulai pada Maret 2025, bertepatan dengan bulan Ramadan.
Proyek tersebut memiliki total anggaran fantastis sebesar Rp250 miliar. Lokasi pembangunannya di Jalan Gajah Mada Lingkar Selatan, Jempong, Kota Mataram dengan luas lebih 3 hektare.
Pada tahap pertama, anggarannya sebesar Rp65 miliar. Dari total tersebut, Rp35 miliar berasal dari anggaran yang disetujui DPRD Kota Mataram.
Dana ini mencakup biaya fisik pembangunan, pengawasan, serta pengelolaan kegiatan. Sementara, anggaran tambahan Rp30 miliar berasal dari dana Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Pemprov NTB.
Mengenai rencana pembangunan kantor baru Wali Kota Mataram ini, DPRD memberikan lampu hijau. Ketua Komisi III DPRD Kota Mataram, Abd Rachman menilai proyek tersebut sangat Pemerintah Kota butuhkan.
Sebab, kantor yang saat ini sudah tidak memadai. Sehingga, dengan adanya kantor baru akan mendukung peningkatan pelayanan publik secara signifikan.
“Kami berharap kantor baru ini, menciptakan suasana kerja yang lebih kondusif bagi pegawai. Sehingga kualitas pelayanan kepada masyarakat dapat meningkat,” ujar Rachman, Jumat, 24 Januari 2025.
Meski mendukung, DPRD memberikan sejumlah catatan penting, terutama terkait potensi kemacetan di sekitar lokasi proyek. Terlebih, lokasinya berdekatan dengan Tugu Mataram Metro yang rawan menimbulkan kemacetan terutama pada jam-jam sibuk.
“Aspek teknis, seperti tata letak pintu masuk harus diperhatikan dengan baik untuk menghindari masalah lalu lintas,” tegasnya.
Rachman juga menekankan, pentingnya menjaga kebersihan dan kondisi jalan selama proyek berlangsung. “Aktivitas pengangkutan material tidak boleh merusak jalan atau mengganggu kenyamanan masyarakat,” tambahnya.
Polemik Skema Pembiayaan
Terkait skema pembiayaan, ia mengungkapkan bahwa Kemendagri belum menyetujui penggunaan pola multiyears untuk proyek ini. Kendala utama adalah masa jabatan kepala daerah dan anggota DPRD yang akan berakhir kurang dari setahun.
“Pemerintah pusat memiliki regulasi ketat terkait anggaran multiyears. Kita harus mencari solusi alternatif agar proyek ini dapat berjalan tanpa hambatan,” ungkapnya.
Ia berharap, pembangunan kantor Wali Kota Mataram yang baru tidak hanya menjadi solusi atas kebutuhan fasilitas pemerintahan yang lebih representatif. Tetapi juga, mampu mendorong kualitas pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat.
“Yang perlu menjadi catatan, pelaksanaan proyek ini harus tetap memperhatikan aspek teknis dan dampaknya terhadap lingkungan sekitar,” tandas politisi Gerindra ini. (*)
