Mataram (NTBSatu) – Pemerintah Kota Mataram berencana merevitalisasi Kantor Wali Kota dengan skema multiyears atau tahun jamak. Proyek ini diperkirakan menelan anggaran sebesar Rp250 miliar lebih dan dimulai pada tahun 2025.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mataram, Lale Widiahning menjelaskan, proyek revitalisasi Kantor Wali Kota ini membutuhkan persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Sebabm, penganggarannya melebihi satu tahun anggaran.
“Langkah pertama adalah meminta persetujuan dari Kemendagri. Ini berkaitan dengan transfer dana dari pusat karena proyek ini menggunakan skema multiyears,” jelas Lale kepada NTBSatu, Selasa, 7 Januari 2025.
Selain itu, pihaknya memerlukan nota persetujuan antara Wali Kota Mataram dan Ketua DPRD Kota Mataram terkait penggunaan anggaran tersebut.
“Total anggaran keseluruhan mencapai Rp250 miliar lebih. Untuk tahap awal, Rp65 miliar pada tahun 2025,” ungkapnya.
Menurut Lale, dengan skema multiyears kebutuhan anggaran dapat disesuaikan dengan tahapan pembangunan yang secara bertahap.
“Proyek ini tidak bersifat parsial. Artinya, meskipun anggaran Rp65 miliar pada tahun 2025 habis, pembangunan tetap bisa berlanjut pada tahun berikutnya,” katanya.
Pada tahap awal, fokus pembangunan akan mencakup pekerjaan struktur seperti pondasi tiang pancang, pemasangan sloof, hingga beberapa kolom.
“Dengan skema multiyears, pembangunan tetap berlanjut meskipun melewati tahun anggaran baru,” tambah Lale.
Saat ini, pihak Pemerintah Kota Mataram sedang mempersiapkan persyaratan administrasi, termasuk pengarahan dari Kemendagri. Salah satu syarat utama adalah legislatif yang harus minimal satu tahun menjabat untuk menyetujui skema ini.
Harapannya, proyek revitalisasi ini dapat meningkatkan fungsi dan estetika Kantor Wali Kota Mataram sebagai pusat pemerintahan.
“Kami terus mematangkan rencana ini agar berjalan sesuai prosedur dan tepat sasaran,” tutup Lale. (*)
