Dr. Zul Sebut Permintan SHM di Gili Trawangan Bukan Kuasa Pemerintah Daerah
Mataram (NTBSatu) – Warga Gili Trawangan kembali melakukan unjuk rasa di depan Kantor Gubernur NTB dan Kantor DPRD NTB pada Rabu, 15 Maret 2023. Mereka meminta untuk mengubah status lahan di Gili Trawangan dari Hak Guna Bangunan (HGB) menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM).
Gubernur NTB Zulkieflimansyah mengatakan, warga Gili Trawangan yang melakukan demo merupakan hal yang biasa. Namun ia menekankan, keinginan masyarakat Gili Trawangan untuk menuntut SHM, merupakan hal yang sangat sulit.
“Pemaksaan soal keharusan membuat SHM di luar kemampuan pemerintah daerah” ujar Zulkieflimansyah, Rabu, 15 Maret 2023.
Gubernur menjelaskan, masyarakat Gili Trawangan pernah meminta bahwa tanah di Gili Trawangan agar dikelola negara. Setelah bekerja sama dengan negara, masyarakat Gili Trawangan malah meminta untuk membuat SHM.
Apabila masyarakat meminta SHM, ia mengkhawatirkan tanah di Gili Trawangan malah terjual ke pihak lain. Oleh karena itu, Gubernur mengusahakan agar permasalahan yang terjadi di Gili Trawangan dapat terselesaikan tanpa proses hukum.
“Maka, jangan paksa pemerintah daerah menetapkan aturan secara kaku. Mari jaga NTB agar kondusif, jangan sampai hanya karena ada satu atau dua kepentingan menyebabkan lahan di Gili Trawangan tidak produktif,” jelas Dr. Zul.
Menurutnya, apabila masyarakat Gili Trawangan minta buat SHM, akan berpeluang berurusan dengan Aparat Penegak Hukum. Oleh karena itu, Zulkieflimansyah akan tetap menampung segala bentuk aspirasi dari masyarakat Gili Trawangan. (GSR)
Lihat juga:
- Kasus PT GNE Jalan di Tempat, Jaksa: Masih Kami Dalami
- TPS Lawata Over Kapasitas, DPRD Minta Pemkot Mataram Bangun TPST dengan Kapasitas Insenerator
- Berhasil Tekan Angka Stunting, Dinkes Lombok Tengah Targetkan Turun hingga 7 Persen di 2026
- Kasus DAK Dikbud NTB Masih Puldata-Pulbaket
- Pansel Sudah Dibentuk, 13 Jabatan Kosong Pemprov NTB Segera Dilelang
