Lombok Timur (NTBSatu) – Wahana Pencinta Alam (Wanapala) NTB angkat biacara terkait kesulitan air yang terjadi di Desa Gili Indah yang meliputi Gili Air, Gili Meno, dan Gili Trawangan.
Diketahui, khusus di Gili Meno mengalami krisis air akibat berhentinya pengelolaan air baku oleh PT. Gerbang Emas NTB (BUMD) yang bekerja sama dengan Perumda Dayan Gunung karena petinggi perusahaan beserta mitranya menjadi tahanan Kejaksaan Tinggi NTB.
“Sampai saat ini mati total, di mana sekarang Gili Meno dalam keadaan terpuruk, dikarenakan kebutuhan primer masyarakat dan wisatawan tidak terpenuhi,” kata Ketua Wanapala NTB, Arie Syahdi Gare, Rabu, 5 Juni 2024.
Seperti sudah jatuh, tertimpa tangga pula. Gili Meno dan gili lainnya mengalami dampak buruk dari PT Tiara Cipta Nirwana (TCN) yang membuang limbah pengolahan ke dasar laut yang menyebabkan kerusakan terumbu karang dan mengecilnya zona snorkeling Gili Indah.
TCN sendiri berkeja sama dengan Perumda Lombok Utara dalam pengelolaan air bersih yang dikhususkan di Gili Trawangan, tapi tidak mengaliri Gili Meno dan Gili Air
Berita Terkini:
- Gumpalan Buih Kembali Muncul di Teluk Bima
- Honorer DLH Kota Mataram Ditemukan Meninggal Diduga Bunuh Diri
- Kemendagri Minta Pj. Gubernur NTB Tuntaskan Masalah Honorer hingga Peningkatan Fasilitas Kesehatan
- Awal Tahun 2025, Kepala Kanwil Kemenag NTB Semangati ASN Bekerja Lebih Baik dan Siap untuk Mau Belajar
- Kanwil Kemenag NTB Bakal Gelar Rapat Evaluasi di Pulau Sumbawa untuk Pertama Kali
Hal itupun dikonfirmasi oleh Kepala Dusun (Kadus) Gili Meno, Masrun, dan tim observasi lapangan Wanapala NTB.
“Masyarakat juga melakukan aksi damai di kantor DPRD Lombok Utara menuntut untuk mengembalikan kebutuhan air bersih di Gili Indah,” ucap Masrun.
Menurutnya, aktivitas yang dilakukan PT TCN tidak hanya memberikan dampak buruk yang signifikan terhadap ekosistem laut, tetapi juga kepada perekonomian masyarakat.
“Di mana yang kita tau daya tarik utama yang dimiliki Gili Tramena adalah wisata bawah laut,” ujarnya.
Wanapala NTB pun meminta agar KLHK, KKP, dan pemerintah terkait untuk bersikap tegas kepada aktivitas PT TCN karena ini menyangkut sumber penghidupan masyarakat keselamatan lingkungan. (MKR)
