Mataram (NTBSatu) – Upaya pemulangan warga asal Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang terdampak situasi di Iran, mulai membuahkan hasil. Satu orang mahasiswa bernama Ahsanadia (19) telah tiba dengan aman di Kota Mataram, pada Jumat pagi, 13 Maret 2026 melalui Bandara Internasional Lombok.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTB, Dr. H. Aidy Furqan, M.Pd., membenarkan kepulangan mahasiswa tersebut. “Ya, baru tadi pagi yang bersangkutan tiba,” ujarnya kepada NTBSatu, Jumat, 13 Maret 2026.
Melalui koordinasi dengan Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) serta Badan Penghubung Provinsi NTB di Jakarta, Ahsanadia merupakan mahasiswa asal Raba Penan, Kota Mataram, berhasil dievakuasi dari Iran.
Ia sempat transit dan bermalam di Wisma Badan Penghubung NTB di Jakarta, sejak Rabu malam, 11 Maret 2026, sebelum pulang ke Lombok.
Dari laporan resmi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTB, kepulangan Ahsanadia merupakan bagian dari skema perlindungan WNI di wilayah konflik. Setelah tiba di Lombok, pihak keluarga langsung menjemput perempuan kelahiran 2006 ini.
Sembilan Orang Masih Menunggu Kabar
Pemerintah daerah hingga saat ini, masih terus melakukan koordinasi dengan pihak Konsuler Kemenlu serta Badan Penghubung Provinsi NTB di Jakarta.
Aidy Furqan masih belum bisa memastikan jadwal kepulangan sembilan warga asal NTB yang masih berada di Iran. Kendala komunikasi dan koordinasi lintas negara, menjadi faktor utama proses pemulangan masih berjalan.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB berkomitmen, akan terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan situasi melalui jalur diplomatik resmi
Saat ini, yang menjadi fokus utama adalah memastikan keselamatan fisik seluruh warga sebelum prosedur evakuasi lanjutan bisa dijalankan. “Kita menunggu info dari Kemenlu dan KBRI Teheran,” lanjutnya
Kondisi keamanan di Iran saat ini menjadi sorotan, sehingga pemerintah daerah harus proaktif mendata warganya. Pemprov NTB juga mengimbau, kepada masyarakat yang memiliki keluarga di Iran untuk tetap tenang dan terus berkomunikasi dengan otoritas terkait di tingkat provinsi maupun pusat. (Inda)
