Oleh: Firdaus, M.Ed.
Bima tidak pernah kering dari talenta. Di Dana Mbojo ini, setiap jengkal tanahnya seolah melahirkan petarung alami. Dari cabang atletik hingga bela diri, atlet-atlet kita telah lama membuktikan bahwa keterbatasan fasilitas bukanlah penghalang untuk mengukir prestasi, bahkan hingga ke level internasional. Namun, menjelang perhelatan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) NTB di Mataram dalam waktu dekat, sebuah pertanyaan reflektif muncul ke permukaan, apakah prestasi yang kita kejar murni hasil dari manajemen olahraga yang sehat, ataukah olahraga hanyalah instrumen dari “olah kuasa” yang berkelanjutan?
Sudah menjadi rahasia umum dalam dinamika organisasi di daerah kita, kursi Ketua KONI Kabupaten Bima seolah menjadi “pos jaga” tetap bagi pemegang kekuasaan. Dari periode ke periode, transisi kepemimpinan selalu berputar di lingkaran yang sama; mulai dari Bupati hingga Wakil Bupati. Secara administratif, pola ini mungkin dianggap sebagai cara instan untuk mengamankan dukungan anggaran. Namun secara profesionalitas, kita patut bertanya, sejauh mana fokus seorang pemimpin daerah bisa terbagi antara kerumitan birokrasi pemerintahan dengan detail teknis pembinaan atlet?
Olahraga prestasi bukanlah urusan sampingan yang bisa dikelola di sela-sela kesibukan dinas. Ia adalah sains (sport science), manajemen nutrisi, standarisasi fasilitas, hingga diplomasi kesejahteraan atlet. Ketika pucuk pimpinan organisasi olahraga terlalu kental dengan nuansa jabatan politis, kekhawatiran yang muncul adalah olahraga hanya akan menjadi aksesori seremonial. Kita sering melihat atlet disambut bak pahlawan saat pulang membawa mendali, yg di dapat (hanya tepuk tangan), namun sepi perhatian ketika mereka harus jatuh bangun berlatih di fasilitas yang memprihatinkan,
Ironinya, Bima sejatinya memiliki “tabungan” intelektual yang melimpah. Kita memiliki deretan putra daerah bergelar Doktor Olahraga—para pakar yang secara akademis dan praktis memahami bagaimana membangun ekosistem prestasi. Namun, potensi besar ini seolah hanya menjadi penonton di pinggir lapangan. Kepakaran mereka seringkali tenggelam oleh keputusan-keputusan yang lebih bersifat birokratis-formalitas daripada teknis-profesional.
Momentum Porprov NTB di Mataram tahun ini seharusnya menjadi cermin bagi kita semua. Jika kita ingin melihat bendera Bima berkibar paling tinggi di podium, maka cara kita mengurus rumah tangga olahraga harus naik kelas. Kita butuh pengurus yang waktunya habis untuk memikirkan lapangan, bukan yang waktunya habis di meja kantor pemerintahan. Kita butuh manajemen yang hadir saat keringat atlet menetes di tempat latihan, bukan hanya hadir saat prosesi pengguntingan pita atau pelepasan kontingen.
Menyerahkan pengelolaan KONI kepada kalangan profesional atau akademisi olahraga bukan berarti memangkas peran pemerintah. Justru, itu adalah bentuk dukungan tertinggi penguasa untuk memerdekakan olahraga dari sekat-sekat birokrasi yang kaku. Pemerintah daerah cukup menjadi pendukung kebijakan dan penyedia anggaran (regulator), sementara operasionalnya diserahkan kepada para ahli (eksekutor).
Pada akhirnya, masa depan atlet Dana Mbojo tidak boleh dipertaruhkan dalam kancah politik praktis. Medali emas tidak akan pernah bisa dimenangkan hanya dengan instruksi jabatan, melainkan dengan dedikasi, riset, dan manajemen yang fokus. Sudah saatnya kita berhenti “mengolah kuasa” di atas panggung olahraga, dan mulai benar-benar mengurus olahraga demi martabat daerah yang kita cintai. (*)
