Oleh: Aditia – Aktivis Mahasiswa
Satu (1) tahun kepemimpinan Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, seharusnya cukup untuk membuktikan arah pembangunan. Tapi yang terlihat hari ini justru sebaliknya! Retorika bergerak cepat, sementara realitas di lapangan berjalan lambat.
Narasi “NTB Mendunia” terus digaungkan. Namun di saat yang sama, masyarakat masih bergelut dengan persoalan lama jalan rusak, akses terbatas, dan pembangunan yang terasa tidak merata. Di Pulau Sumbawa, kondisi jalan rusak masih tinggi. Sedangkan di Pulau Lombok, capaian jalan mantap belum sepenuhnya merata. Ini bukan sekadar data, tapi fakta yang setiap hari dirasakan masyarakat.
“Masalahnya bukan pada kurangnya wacana, tetapi pada lemahnya eksekusi.”
Jika ditarik pada kerangka yang lebih empiris, persoalan infrastruktur jalan di NTB sesungguhnya bukan isu baru, melainkan persoalan struktural yang berulang. Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa secara umum kondisi jalan di Indonesia masih menghadapi ketimpangan antar wilayah, terutama antara kawasan yang dekat dengan pusat pertumbuhan ekonomi dan wilayah pinggiran. Pola ini juga tercermin di NTB, di mana Pulau Lombok relatif lebih berkembang dibandingkan Pulau Sumbawa dari sisi kualitas infrastruktur dasar.
Lebih jauh, jika dilihat dari klasifikasi jalan, persoalan terbesar justru berada pada jalan provinsi/daerah di Pulau Sumbawa lebih khusunya dikabupaten bima yang menjadi akses utama masyarakat sehari-hari. Banyak ruas jalan yang masih berada dalam kondisi rusak ringan hingga rusak berat, sementara kemampuan fiskal daerah untuk melakukan perbaikan secara menyeluruh masih terbatas. Hal ini berdampak langsung pada meningkatnya biaya transportasi, terhambatnya distribusi barang, serta menurunnya akses masyarakat terhadap layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan. Dengan kata lain, jalan rusak bukan sekadar persoalan teknis, tetapi persoalan kesejahteraan.
Alih-alih, membentuk Tim Reaksi Cepat (TRC). Sekilas terdengar progresif. Tapi publik tidak butuh istilah yang cepat, publik butuh hasil yang nyata. Dalam perspektif kebijakan publik, efektivitas sebuah program tidak diukur dari kecepatan respons semata, tetapi dari keberlanjutan hasil yang dicapai. Tanpa indikator kinerja yang jelas seperti target panjang jalan yang diperbaiki, waktu penanganan, serta kualitas hasil perbaikan program seperti TRC berisiko menjadi respons jangka pendek yang tidak menyentuh akar masalah.
Lebih jauh lagi, pemerintah berbicara tentang efisiensi anggaran. Namun efisiensi tanpa keberanian menentukan prioritas hanyalah penghematan tanpa arah. Dalam kondisi keterbatasan fiskal, setiap pemerintah daerah dituntut untuk mampu menentukan skala prioritas secara tegas. Infrastruktur dasar seperti jalan seharusnya menjadi prioritas utama karena memiliki efek pengganda terhadap sektor lain, termasuk perdagangan, pariwisata, dan investasi. Ketika prioritas ini tidak terlihat jelas, maka efisiensi anggaran justru berpotensi memperlambat penyelesaian masalah mendasar.
Saya mengutip dalam kajian politiknya, Ernesto Laclau menjelaskan bahwa populisme sering kali bertumpu pada kekuatan narasi untuk membangun kedekatan simbolik dengan masyarakat. Narasi besar seperti “NTB Mendunia” pada dasarnya bukan sesuatu yang keliru, bahkan dapat menjadi energi kolektif untuk mendorong optimisme publik. Namun, persoalan muncul ketika narasi tersebut tidak diiringi dengan perubahan struktural yang nyata. Ketika simbol lebih dominan dari pada substansi, maka yang lahir adalah ilusi pembangunan sebuah kondisi di mana masyarakat terus mendengar kemajuan, tetapi tidak sepenuhnya merasakannya.
Seharus arah kebijakan udah mulai terlihat secara konkret, terutama dalam bentuk capaian yang terukur dan dapat dievaluasi secara terbuka oleh publik. Transparansi data menjadi kunci penting agar masyarakat tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga bagian dari proses pengawasan.
Publik tidak kekurangan janji. Yang kurang adalah bukti. Jalan rusak masih ada, ketimpangan wilayah masih terasa, dan arah pembangunan belum menunjukkan fokus yang tegas. Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka slogan besar hanya akan menjadi penutup dari persoalan yang tak kunjung selesai.
NTB tidak butuh pemimpin yang sekadar pandai menyusun narasi. NTB butuh pemimpin yang berani mengambil keputusan, menetapkan prioritas, dan mengeksekusi program sampai tuntas. Karena pada akhirnya, legitimasi kepemimpinan tidak diukur dari seberapa kuat retorika yang dibangun, tetapi dari seberapa nyata perubahan yang dirasakan masyarakat. Dan sampai hari ini, masyarakat masih menunggu bukan janji berikutnya, tetapi bukti pertama. Gubernur NTB kaya teori miskin praktik. (*)
