Oleh: Muhammad Aries Z A – Dosen Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Samawa
Keputusan PT Pertamina Patra Niaga menaikkan harga Liquefied Petroleum Gas (LPG) non-subsidi pada 20 April 2026 menandai babak baru tekanan biaya hidup dan biaya produksi di tingkat bawah. Harga tabung 5,5 kg naik 18,89 persen, sementara tabung 12 kg meningkat 18,75 persen. Kebijakan ini datang tak lama setelah penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non-subsidi, menguatkan sinyal bahwa harga energi domestik semakin mengikuti dinamika pasar global.
Masalahnya, struktur energi Indonesia belum sepenuhnya mandiri. Lebih dari 70–75 persen kebutuhan LPG nasional masih bergantung pada impor, terutama dari Amerika Serikat dan negara-negara Timur Tengah. Ketergantungan ini membuat harga LPG dalam negeri rentan terhadap fluktuasi harga energi dunia dan ketegangan geopolitik internasional.
Namun, bagi daerah seperti Kabupaten Sumbawa, persoalan ini tidak berhenti pada statistik energi. Kenaikan harga LPG menjelma menjadi tekanan nyata yang langsung menyentuh dapur rumah tangga sekaligus dapur produksi pelaku usaha kecil. Dalam kondisi daya beli yang belum sepenuhnya pulih, lonjakan biaya energi menempatkan masyarakat kelas menengah dan UMKM dalam posisi serba sulit.
Dilema UMKM
Data Sensus Ekonomi 2016 menunjukkan bahwa struktur ekonomi Sumbawa ditopang oleh sekitar 41.783 unit usaha mikro dan kecil. Dengan tren pertumbuhan yang relatif stabil, jumlah ini diperkirakan telah mencapai 50 ribu hingga 60 ribu unit pada 2026. Angka tersebut menegaskan satu hal: UMKM bukan sekadar pelengkap, melainkan tulang punggung ekonomi daerah. Kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pun signifikan, terutama di sektor perdagangan, industri rumah tangga, dan jasa. Artinya, setiap tekanan terhadap UMKM akan berdampak langsung pada denyut ekonomi lokal secara keseluruhan.
Di sinilah kenaikan harga LPG menemukan titik paling krusialnya. Bagi sebagian besar UMKM (terutama di sektor kuliner dan industri rumahan) LPG adalah urat nadi produksi. Kenaikan harga LPG, sekecil apa pun, akan langsung mengerek biaya operasional harian. Sementara itu, ruang untuk menaikkan harga jual sangat terbatas. Pasar lokal sensitif terhadap perubahan harga, dan sedikit kenaikan dapat membuat konsumen beralih atau bahkan menghentikan konsumsi.
Fenomena ini dapat dijelaskan melalui konsep inelastisitas permintaan. LPG adalah kebutuhan pokok yang sulit digantikan. Ketika harga naik, konsumsi tidak serta-merta turun secara signifikan. Akibatnya, beban biaya sepenuhnya ditanggung oleh konsumen—baik rumah tangga maupun pelaku usaha.
Bagi UMKM, kondisi ini menciptakan dilema klasik: menaikkan harga dan berisiko kehilangan pelanggan, atau menahan harga dengan konsekuensi margin yang terus tergerus. Tidak sedikit yang kemudian mengambil jalan ketiga—beralih ke LPG subsidi 3 kg. Pilihan ini kerap dipandang sebagai pelanggaran, tetapi dalam realitas lapangan, ia lebih menyerupai strategi bertahan hidup.
Ancaman Migrasi ke LPG Subsidi
Kuota LPG 3 kg untuk Kabupaten Sumbawa pada 2026 hanya 11.000 MT atau setara 3,66 juta tabung per tahun memperlihatkan keterbatasan ruang energi bagi masyarakat kecil. Angka ini, jika dibagi rata, bahkan belum tentu mampu menjawab kebutuhan riil harian, terutama bagi pelaku UMKM yang sangat bergantung pada LPG sebagai sumber energi utama. Keterbatasan kuota ini berpotensi menimbulkan ketegangan pasokan, antrean panjang, hingga kenaikan harga di tingkat pengecer.
Situasi menjadi semakin rentan ketika terjadi migrasi pengguna dari LPG non-subsidi ke tabung 3 kg akibat tekanan harga. Perpindahan ini bukan sekadar fenomena pasar, melainkan respons rasional pelaku usaha dan rumah tangga terhadap beban biaya energi yang kian berat. Tanpa pengendalian distribusi yang ketat dan kebijakan afirmatif bagi UMKM, kuota yang terbatas akan semakin tergerus, memicu persaingan tidak sehat antar pengguna, dan pada akhirnya mengancam keberlanjutan usaha kecil.
Ancaman Migrasi ke LPG Subsidi
Rumah tangga kelas menengah yang sebelumnya menggunakan LPG non-subsidi mulai melakukan penyesuaian. Terjadi “migrasi energi” ke LPG subsidi, yang pada akhirnya meningkatkan tekanan terhadap distribusi. Di banyak daerah, termasuk Sumbawa, gejala ini muncul dalam bentuk kelangkaan di tingkat pengecer, kenaikan harga di atas ketentuan, dan distribusi yang semakin tidak merata.
Ironisnya, kelompok paling rentan—rumah tangga miskin dan usaha mikro—sering kali justru menjadi pihak yang paling kesulitan mengakses LPG subsidi. Mereka tersisih dalam persaingan mendapatkan energi murah. Situasi ini menunjukkan bahwa persoalan tidak semata terletak pada kuota, tetapi pada ketidaktepatan sasaran dan lemahnya daya beli. Selama selisih harga antara LPG subsidi dan non-subsidi tetap lebar, sementara pendapatan masyarakat stagnan, migrasi ini akan terus terjadi. Pengetatan distribusi tanpa solusi alternatif hanya akan memindahkan masalah ke lapisan bawah.
Rekomendasi Kebijakan
Pemerintah perlu memperkuat strategi, selain berfokus pada aspek fiskal, juga pada perlindungan sektor usaha mikro yang sangat sensitif terhadap perubahan biaya produksi. Penguatan pengawasan distribusi LPG bersubsidi agar tepat sasaran. Hal ini penting untuk mencegah peralihan penggunaan LPG non-subsidi ke LPG subsidi oleh pelaku usaha yang tidak berhak, yang dapat menyebabkan kelangkaan di tingkat rumah tangga miskin.
Pemerintah daerah juga dapat memberikan dukungan langsung kepada UMKM melalui program insentif atau subsidi energi terbatas, terutama bagi usaha kecil di sektor kuliner yang sangat bergantung pada LPG dalam kegiatan produksinya. Bantuan ini dapat membantu menjaga stabilitas biaya produksi dan harga jual.
Selain itu, pemerintah perlu menghadirkan program pendampingan dan edukasi bagi pelaku UMKM guna meningkatkan efisiensi penggunaan energi sekaligus mendorong diversifikasi ke sumber energi alternatif. Langkah ini penting untuk menekan ketergantungan pada LPG serta memperkuat daya tahan dan efisiensi operasional usaha. (*)
