Pemkab Sumbawa Targetkan Pembangunan 90 Koperasi Merah Putih Rampung Agustus 2026
Sumbawa Besar (NTBSatu) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumbawa menargetkan, 90 Koperasi Merah Putih rampung dan mulai beroperasi pada Agustus 2026. Namun, target tersebut menghadapi sejumlah kendala, terutama keterbatasan lahan dan proses perizinan yang masih berjalan lambat.
Kepala Bidang Koperasi dan UKM Dinas KUKM Perindag Sumbawa, Nasruddin mengatakan, saat ini pembangunan Koperasi Merah Putih masih berlangsung. Dari total rencana, sekitar 64 koperasi telah memasuki tahap konstruksi, sementara 22 lainnya hampir rampung atau mendekati 100 persen.
“Yang sudah hampir 100 persen itu 22 unit. Selebihnya masih dalam tahap pondasi dan proses pembangunan,” ujarnya kepada NTBSatu, Senin, 27 April 2026.
Meski demikian, seluruh Koperasi Merah Putih di Kabupaten Sumbawa belum beroperasi penuh. Baru sekitar lima koperasi yang mulai menjalankan aktivitas secara terbatas, seperti di Desa Kerekeh dan Labuan Burung.
Koperasi tersebut beroperasi dalam skala kecil dengan mengandalkan modal internal pengurus. “Masih kecil-kecilan, dengan modal seadanya dari koperasi atau pengurus,” jelasnya.
Nasruddin menegaskan, Dinas KUKM Perindag tidak memiliki kewenangan langsung dalam penyediaan lahan maupun pembangunan fisik. “Nanti BKAD yang memegang kewenangan,” katanya.
Ia menyebut, perizinan lahan menjadi salah satu hambatan utama. Meski kepala daerah mendorong percepatan, proses administratif belum berjalan optimal.
“Perizinan tidak semudah itu. Tetapi mudah-mudahan dengan penekanan dari Bupati dan Wakil Bupati, proses ini bisa segera ditindaklanjuti,” katanya.
Keterbatasan Lahan Jadi Kendala
Selain itu, keterbatasan lahan menjadi kendala terbesar, terutama di wilayah perkotaan dan kelurahan yang minim aset tanah. Ia mengatakan, aturan saat ini mensyaratkan lahan minimal 10 are.
Sementara itu, regulasi yang memperbolehkan luas di bawah itu belum tersedia. “Ini jadi hambatan serius, terutama di daerah yang memang tidak punya lahan cukup luas,” ujarnya.
Di sisi lain, pembiayaan tidak menjadi kendala karena Pemerintah Pusat menyiapkan seluruh anggaran. Sistem Simprodes juga mengintegrasikan skema pembiayaan, termasuk dukungan dari perbankan Himbara.
Sebagai bentuk komitmen, Nasruddin mengatakan, Pemkab Sumbawa terus berkoordinasi dengan berbagai pihak, seperti BKAD, Dinas Pembangunan, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD), untuk mempercepat realisasi proyek tersebut.
“Kami terus melakukan pembinaan dan koordinasi agar pembangunan KDMP ini segera terealisasi,” tutupnya. (*)
