Serapan Belanja Daerah Rp1,89 Triliun, Kota Mataram Komitmen Jalankan Program Nasional
Mataram (NTBSatu) – Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram memastikan arah pembangunan daerah tetap sejalan dengan kebijakan nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.
Wali Kota Mataram, Mohan Roliskana, mengatakan pemerintah pusat saat ini menitikberatkan pembangunan pada tiga fokus utama atau “Trisula Pembangunan”.
Yakni penurunan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
“Tiga fokus ini menjadi dasar kita dalam menyusun arah pembangunan daerah, sekaligus bagian dari upaya menuju Indonesia Emas 2045,” ujar Mohan.
Menurutnya, komitmen tersebut tidak hanya terlihat dari program yang dijalankan, tetapi juga dari kinerja fiskal daerah yang terus menunjukkan tren positif.
Saat Rapat Koordinasi bersama DPRD Kota Mataram, 30 Maret 2026, Mohan menyampaikan pada tahun anggaran 2025, APBD Kota Mataram tercatat sebesar Rp1,912 triliun lebih. Realisasi pendapatan bahkan melampaui target, mencapai Rp1,982 triliun atau sekitar 103,64 persen.
Capaian ini menunjukkan upaya Pemkot dalam mengoptimalkan potensi pendapatan sekaligus memperkuat kemandirian fiskal daerah.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga mencatat kinerja signifikan, dengan realisasi sebesar Rp670,882 miliar lebih. Angka ini ditopang oleh optimalisasi pajak daerah, retribusi, serta pengelolaan aset.
Sementara itu, belanja daerah terealisasi sebesar Rp1,899 triliun lebih yang difokuskan pada program prioritas. Terutama yang berdampak langsung pada pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, dan pemberdayaan masyarakat.
“Setiap rupiah anggaran adalah amanah publik. Karena itu kami pastikan penggunaannya tepat sasaran dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” tegas Mohan.
Di sisi program, Pemkot juga mulai menjalankan sejumlah agenda strategis pemerintah pusat. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini telah berjalan melalui 52 SPPG dan menjangkau berbagai satuan pendidikan.
Selain itu, Mohan juga mendorong pembentukan Koperasi Merah Putih di tingkat kelurahan. Hingga kini, program tersebut telah berjalan di 50 kelurahan dengan jumlah anggota awal mencapai 1.143 orang.
“Ini tidak hanya program sektoral, tapi upaya membangun SDM dan memperkuat ekonomi masyarakat secara bersamaan,” katanya.
Awasi Ketat Pelaksanaan Program di Daerah
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Mataram, Abdul Malik, menekankan pihaknya tidak hanya mendukung, tetapi juga akan mengawal ketat pelaksanaan program agar benar-benar menyentuh masyarakat.
“Kami di legislatif tentu mendukung penuh program nasional yang dijalankan di daerah. Tapi yang lebih penting, kami pastikan implementasinya tepat sasaran dan tidak sekadar berjalan di atas kertas,” ujarnya, Minggu, 5 April 2026.
Ia menekankan, DPRD akan terus menyerap dan meneruskan aspirasi masyarakat sebagai bahan evaluasi kebijakan pemerintah.
“Kami menerima banyak masukan dari masyarakat. Itu yang kami dorong agar menjadi bahan perbaikan, supaya program ini benar-benar masyarakat rasakan sampai ke tingkat bawah,” katanya.
Abdul Malik juga mengingatkan pentingnya pengawasan terhadap penggunaan anggaran agar tetap transparan dan akuntabel.
“Anggaran yang besar perlu tanggung jawab yang besar. Kami akan mengawal agar setiap program memberi dampak nyata, bukan hanya seremonial,” tegasnya.
Ia menambahkan, sinergi antara eksekutif dan legislatif menjadi kunci agar program nasional yang pemerintah daerah jalankan bisa berjalan efektif.
“Kalau sinergi ini terjaga, kami optimistis program-program ini tidak hanya berjalan, tapi benar-benar memberi perubahan bagi masyarakat,” pungkasnya. (*)
