Mataram (NTBSatu) – Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram mulai menguji coba kebijakan bersepeda ke kantor, sebagai bagian dari upaya efisiensi anggaran. Uji coba ini akan berlangsung Kamis, 2 April 2026, dengan melibatkan pejabat sebagai pelopor.
Sekretaris Daerah Kota Mataram, H. Lalu Alwan Basri mengatakan, tahap awal uji coba berfokus pada pejabat eselon II atau kepala OPD. Langkah ini bertujuan untuk melihat kesiapan sekaligus menjadi contoh bagi pegawai lainnya.
“Penggunaan sepeda ke kantor kita uji coba mulai besok. Eselon II dulu atau beberapa pejabat sebagai tahap awal,” ujarnya, Rabu, 1 April 2026.
Jika uji coba berjalan lancar, kebijakan tersebut akan pemerintah perluas. Rencananya, seluruh pegawai, mulai dari eselon II, III hingga IV akan mengikuti program bersepeda ke kantor secara serentak pada awal pekan depan, tepatnya Senin, 6 April 2026.
Pemkot Mataram memberikan kebebasan kepada pegawai dalam memilih jenis sepeda yang akan mereka gunakan. Baik sepeda listrik maupun sepeda konvensional, menyesuaikan kebutuhan dan kenyamanan masing-masing.
Namun demikian, kebijakan ini tidak berlaku untuk seluruh pegawai tanpa pengecualian. Pemkot Mataram menetapkan, batasan jarak maksimal tempat tinggal ke kantor sejauh lima kilometer bagi yang diwajibkan bersepeda. Sementara itu, pegawai yang tinggal lebih jauh tetap boleh menggunakan kendaraan bermotor.
“Di surat edaran nanti akan diatur maksimal jaraknya lima kilometer. Kalau lebih dari itu, bisa menggunakan opsi lain,” jelasnya.
Kebijakan ini merupakan hasil rapat persiapan internal Pemkot Mataram, sekaligus bagian dari upaya mencari alternatif efisiensi anggaran. Meski demikian, penggunaan kendaraan dinas masih dalam tahap kajian oleh Dinas Perhubungan.
Buka Kemungkinan Kebijakan Lain
Terpisah, Wali Kota Mataram, Mohan Roliskana menegaskan, bersepeda ke kantor bukan satu-satunya opsi efisiensi yang tengah pemerintah pertimbangkan. Pihaknya masih membuka kemungkinan kebijakan lain dengan mempertimbangkan kondisi pegawai.
“Nanti akan saya sampaikan pilihannya setelah mendengar pandangan dari dinas teknis. Jika memang bisa diimplementasikan dengan baik dan berdampak pada efisiensi, tentu akan kita jalankan,” ujarnya.
Ia menambahkan, faktor jarak tempat tinggal pegawai menjadi salah satu pertimbangan utama dalam merumuskan kebijakan tersebut. Oleh karena itu, Pemkot Mataram akan menyiapkan alternatif yang lebih fleksibel agar kebijakan tetap berjalan efektif tanpa memberatkan pegawai. (*)
