Gubernur Iqbal Persilakan Kepala OPD Mundur Jika Kinerja Buruk
Mataram (NTBSatu) – Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal mengumpulkan seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD), lingkup Pemprov NTB dalam Rapat Pimpinan (Rapim) di Gedung Sangkareang, Selasa, 21 April 2026.
Juru Bicara Pemprov NTB, Ahsanul Khalik menyampaikan, salah satu pembahasan dalam Rapim tersebut adalah mengingatkan Kepala OPD agar menyelaraskan arah pembangunan di tahun kedua ini sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).
“Pak Gubernur menekankan agar seluruh perangkat daerah, biro, dan juga rumah sakit menanamkan tak lain bangkit bersama menuju NTB makmur mendunia,” kata Aka, sapaan Ahsanul Khalik, Selasa, 21 April 2026.
Penekanan ini, lanjut Aka, perlu karena sebagai pengingat bagi seluruh Kepala OPD agar serius dalam bekerja. “Kita punya kerja yang berat dan harus kerja keras ke depan untuk bisa mewujudkan (NTB Makmur dan Mendunia),” ujarnya.
Selain itu, Gubernur Iqbal juga meminta kepada seluruh OPD dan Direktur rumah sakit nanti membuat laporan target kinerja. Mereka akan menyerahkan laporan itu ke pimpinan setiap akhir bulan.
“Dari situ akan Pak Gubernur akan melakukan kemudian evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja yang nanti setiap bulan menjadi catatan-catatan khusus bagi pimpinan,” ungkapnya.
Kepala Dinas Kominfotik NTB ini menjelaskan, dalam laporan nanti, kepala OPD akan menyampaikan secara singkat dan padat hasil kinerjanya. Termasuk menyampaikan tantangan yang dihadapi serta penyebab tantangan tersebut tidak bisa diselesaikan.
Jika Kepala OPD tidak mampu menyelesaikan masalah-masalah tersebut, lanjut Aka, Gubernur Iqbal dengan tegas menyampaikan agar kepala OPD tersebut bisa dengan jantan mengundurkan diri atau melakukan perbaikan terhadap kinerjanya.
“Pak Gubernur menyampaikan kalau bapak-ibu tidak mampu boleh dengan jantan mengundurkan diri, atau melakukan perbaikan kinerja dengan menguatkan solidaritas,” kata Aka.
Siapkan Indikator Ketercapaian Kinerja
Iqbal, kata Aka, akan memberikan indikator kinerja yang harus seluruh OPD capai setiap bulannya. Kini, formasi birokrasi pemerintahan sudah lengkap tersisa satu yang masih lowong yakni Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).
Dengan komposisi yang lengkap ini, Gubernur Iqbal menegaskan OPD harus bisa memberikan dampak yang nyata kepada masyarakat. Meminimalisir kesalahan-kesalahan yang membuat masyarakat akan mengingat hal tersebut.
“Pak gubernur mengatakan orang tidak akan melihat apa yang kita kerjakan, tetapi akan memunculkan kekurangan yang kita lakukan. Maka tutup kekurangan itu dengan dampak yang kita kerjakan,” tutup Aka. (*)



