Mataram (NTBSatu) – Sengketa pengelolaan lahan Pemprov NTB di Gili Trawangan masih dalam proses penyidikan di Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB.
“Kami lakukan sidik (penyidikan, Red) untuk kasus Gili Trawangan tahun 2021 ke atas, setelah putus kontrak dengan GTI (Gili Trawangan Indah),” jelas Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati NTB, Ely Rahmawati beberapa waktu lalu.
Perkara ini disebut Ely sebagai kasus Gili Trawangan jilid II. Hal itu karena penanganan kasus Gili Trawangan jilid I, yakni tahun 1998-2020, pihaknya tidak menemukan kerugian negara setelah berkoordinasi dengan BPKP.
“Itu pidana umum penyerobotan tanah,” sebutnya.
Saat disinggung apakah Kejati NTB bisa menyita aset di Gili Trawangan?
Berita Terkini:
- Gubernur Iqbal Pastikan Proyek IJD di Sumbawa Masuk Skema Multiyears
- Minat Umrah Tinggi, Pemprov NTB Upayakan Buka Rute Penerbangan Baru Lombok – Jeddah
- Bareskrim Turun Tangan, Kasus Tambang Ilegal di Lobar Ditegaskan Berlanjut
- Tanggapi Sanksi Etik Jelang Pemilihan Rektor Unram, Prof. Hamsu Siapkan Langkah Hukum
Menjawab itu, Ely menerangkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Isinya, kejaksaan tidak boleh menyita dokumen maupun aset negara.
Dihubungi terpisah, Kepala UPT Gili Tramena, Mawardi Khairi mengatakan, pihaknya menyerahkan proses hukum persoalan ini kepada Aparat Penegak Hukum (APH). UPT Gili Tramena hanya fokus menjalin kerja sama dengan masyarakat yang sudah menempati lahan tersebut.
