Mataram (NTBSatu) – Ratusan warga menggelar aksi terkait krisis air di Gili Trawangan, Lombok Utara, Senin, 3 Juni 2024.
Mereka juga mendesak agar aktivitas pengeboran PT TCN dihentikan karena dinilai merusak ekosistem laut.
Kepala Dusun (Kadus) Gili Trawangan Muhammad Husni mengatakan, ratusan warga itu menggelar aksi di sejumlah tempat, antara lain Kantor Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN), Kantor DPRD Lombok Utara, Kantor Bupati Lombok Utara.
“Kami meminta BKKPN menyetop kegiatan pengeboran yang mengeluarkan limbah,” katanya kepada NTBSatu.
Pihaknya juga mendesak Pemda agar memutus perjanjian kerja sama dengan PT TCN. Alasannya, karena aktivitas pengeboran itu merusak ekosistem laut di sekitar Gili Trawangan.
“Kami juga meminta Pemda untuk untuk mendistribusikan air PDAM murni ke Gili Meno dan Trawangan seperti yang sudah dilakukan di Gili Air,” bebernya.
Sementara Wakil Ketua DPRD Lombok Utara Mariadi yang dikonfirmasi terkait tuntutan masyarakat Gili Trawangan, belum memberi tanggapan. Upaya konfirmasi via WhatsApp tidak membuahkan hasil.
Berita Terkini:
- Polres Sumbawa Amankan 2 Kilogram Sabu, Tiga Terduga Pelaku Ditangkap
- Kontribusi NTB ke PDB Nasional Rp90,05 Triliun, Sektor Pariwisata dan Pertanian Harus Dioptimalkan
- Penyaluran KUR di NTB Capai Rp5,3 Triliun hingga November 2024
- Profil ANTV, Satu Grup dengan TVOne hingga PHK Massal di Akhir 2024
- Pertumbuhan Ekonomi NTB Triwulan III 2024 Kokoh, Sektor Tambang Masih Jadi Andalan
Sementara Kordinator BKKPN Kupang Wilayah Kerja Perairan Gili Trawangan, Meno, dan Air (Tramena) Martina mengatakan, pihaknya kini menunggu hasil laboratorium kimia analitik dari Prodi Kimia Universitas Mataram (Unram).
“Untuk (mengetahui) apa saja kandungan lumpur,” katanya kepada wartawan melalui sambungan telepon.
Dia mengaku telah berkoordinasi dengan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan wilayah NTB, untuk menginformasikan bagaimana hasil laboratorium tersebut.
“Nanti ada hasil keluar analisis lab ada koordinasi PSDKP bersama instansi terkait,” jelasnya.
Martina mengaku pihaknya siap mengawal tuntutan yang dilayangkan masyarakat sesuai tupoksinya. Salah satu cara BKKPN mengawal, katanya, setelah hasil laboratorium kimia analitik keluar.
Hasil analitik dan hasil investigasi tim gabungan yang dilakukan beberapa waktu lalu akan diserahkan ke bidang Tipiter Ditreskrimsus Polda NTB.
Dia bahkan menyebut dirinya siap memberikan keterangan dihadapan kepolisian. “Pihak Tipiter sudah menghubungi kami. Kami kalau dipanggil, siap memberikan keterangan terkait hasil investigasi,” bebernya.
