Mataram (NTBSatu) – Ratusan warga menggelar aksi terkait krisis air di Gili Trawangan, Lombok Utara, Senin, 3 Juni 2024.
Mereka juga mendesak agar aktivitas pengeboran PT TCN dihentikan karena dinilai merusak ekosistem laut.
Kepala Dusun (Kadus) Gili Trawangan Muhammad Husni mengatakan, ratusan warga itu menggelar aksi di sejumlah tempat, antara lain Kantor Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN), Kantor DPRD Lombok Utara, Kantor Bupati Lombok Utara.
“Kami meminta BKKPN menyetop kegiatan pengeboran yang mengeluarkan limbah,” katanya kepada NTBSatu.
Pihaknya juga mendesak Pemda agar memutus perjanjian kerja sama dengan PT TCN. Alasannya, karena aktivitas pengeboran itu merusak ekosistem laut di sekitar Gili Trawangan.
“Kami juga meminta Pemda untuk untuk mendistribusikan air PDAM murni ke Gili Meno dan Trawangan seperti yang sudah dilakukan di Gili Air,” bebernya.
Sementara Wakil Ketua DPRD Lombok Utara Mariadi yang dikonfirmasi terkait tuntutan masyarakat Gili Trawangan, belum memberi tanggapan. Upaya konfirmasi via WhatsApp tidak membuahkan hasil.
Berita Terkini:
- Survei Sitti Rohmi, Doktor Zul dan Lalu Iqbal, Siapa yang Unggul?
- Hadiri Program Sosialisasi Dinsos Kota Bima, Aji Rum: Pemberdayaan Masyarakat Kurangi Angka Kemiskinan
- Pembentukan BLUD di Puskesmas Diharap Perbaiki Sistem Layanan Kesehatan di Kota Bima
- Rakor Teknis Percepatan Penanggulangan TBC Asisten 1 Ikut Hadir
- Fokal IMM Soroti Potensi CSR dan Transparansi Perusahaan Tambang di NTB
Sementara Kordinator BKKPN Kupang Wilayah Kerja Perairan Gili Trawangan, Meno, dan Air (Tramena) Martina mengatakan, pihaknya kini menunggu hasil laboratorium kimia analitik dari Prodi Kimia Universitas Mataram (Unram).
“Untuk (mengetahui) apa saja kandungan lumpur,” katanya kepada wartawan melalui sambungan telepon.
Dia mengaku telah berkoordinasi dengan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan wilayah NTB, untuk menginformasikan bagaimana hasil laboratorium tersebut.
“Nanti ada hasil keluar analisis lab ada koordinasi PSDKP bersama instansi terkait,” jelasnya.
Martina mengaku pihaknya siap mengawal tuntutan yang dilayangkan masyarakat sesuai tupoksinya. Salah satu cara BKKPN mengawal, katanya, setelah hasil laboratorium kimia analitik keluar.
Hasil analitik dan hasil investigasi tim gabungan yang dilakukan beberapa waktu lalu akan diserahkan ke bidang Tipiter Ditreskrimsus Polda NTB.
Dia bahkan menyebut dirinya siap memberikan keterangan dihadapan kepolisian. “Pihak Tipiter sudah menghubungi kami. Kami kalau dipanggil, siap memberikan keterangan terkait hasil investigasi,” bebernya.
