Tanggapi Polemik Cilok Ngangak, DPRD Lobar Minta Pemkab Fokus Bina UMKM
Lombok Barat (NTBSatu) – Anggota DPRD Lombok Barat, Munawir Haris, menyoroti polemik legalitas usaha Cilok Ngangak, yang menjadi perbincangan di tengah masyarakat.
Menurutnya, pemerintah perlu melihat persoalan tersebut secara lebih utuh, dengan mempertimbangkan kontribusi ekonomi yang telah dihasilkan usaha kuliner lokal tersebut.
“Kalau menurut pendapat saya, yang memang bidangnya di Komisi II, UMKM, koperasi dan seterusnya, justru pemerintah daerah yang harus apresiasi terhadap pengusaha UMKM ini,” ujarnya, Rabu, 3 Juni 2026.
Menurut Haris, sebuah usaha tidak hanya menciptakan keuntungan bagi pemiliknya. Usaha juga membuka lapangan kerja dan menopang kehidupan banyak keluarga.
“Mohon maaf, dia bisa bantu, anggap 80 pekerja di sana,” kata legislator dari PAN tersebut.
Ia mengingatkan, setiap pekerja memiliki tanggungan keluarga yang bergantung pada keberlangsungan usaha tersebut. “Kali anak istri, kali suami, berapa kehidupan di sana untuk bayar sekolah,” lanjutnya.
Karena itu, Haris meminta pemerintah terus memberikan dukungan terhadap pelaku UMKM lokal. “Artinya pemerintah yang harus men-support UMKM-UMKM yang ada di Lombok Barat ini,” tegasnya.
Kontribusi UMKM Jadi Pertimbangan
Selain menyerap tenaga kerja, Haris juga menilai Cilok Ngangak berhasil membangun identitas kuliner lokal. Ia mengaku, banyak tamu dari luar daerah mencari produk tersebut saat berkunjung ke Lombok Barat.
Menurutnya, popularitas produk tersebut sudah melampaui pasar lokal. Bahkan, sejumlah anggota DPR dari luar daerah sering menanyakan produk tersebut ketika datang ke Lombok Barat.
“Teman-teman saya dari luar daerah, DPR yang datang di Lombok Barat ini juga menanyakan Cilok Ngangak ini,” katanya.
Haris mengaku, produk tersebut juga kerap hadir dalam berbagai pertemuan dan kegiatan kelembagaan. “Malah sekarang sudah jadi konsumsi untuk rapat-rapat di DPR kayaknya ini,” ujarnya sambil tersenyum.
Ia menilai, promosi terhadap produk lokal memiliki dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Karena itu, pemerintah perlu membantu UMKM berkembang melalui pembinaan dan pendampingan usaha.
“Kita perlu juga memberdayakan UMKM,” katanya.
Menurut Haris, memperkenalkan produk lokal kepada tamu luar daerah juga menjadi bagian dari promosi daerah. “Coba rasain ini, kita bilang sama tamu-tamu dari daerah lain. Begitu terkesan, itu juga bagian dari kita promosi produk-produk pengusaha,” tutupnya.
Sebelumnya, DPMPTSP Lombok Barat memastikan pemerintah tidak akan menutup operasional Cilok Ngangak. Pemerintah memilih mendampingi pelaku usaha melengkapi seluruh kebutuhan perizinan agar usaha dapat berkembang secara legal dan berkelanjutan. (*)




