Wakil Sekjen DPP PAN: Ajak Dialog Terkait Posisi Wabup Lobar, Segera Bahas Plt. DPW
Mataram (NTBSatu) – Pengurus Partai Amanat Nasional (PAN) berencana mengajak dialog dua partai koalisi, membahas kedudukan Wakil Bupati (Wabup) Lombok Barat. Dialog untuk menyamakan persepsi, bahwa partai logo matahari tersebut yang “berhak” menduduki posisi tersebut.
Bagaimana pun juga, kata Wakil Sekjen DPP PAN, Muhammad Syafrudin menegaskan, “saham” partainya lebih dominan dalam penentuan posisi Wakil Bupati. Meski demikian, perlu duduk bersama dengan PKS dan PAN, meski proses penentuannya masih relatif panjang.
“Ini waktunya masih lama, jadi mungkin PAN PKB dan PKS duduk bersama,” kata Muhammad Syafrudin kepada NTBSatu, Minggu 2 Agustus 2026.
PAN menurutnya pantas mengutus wakilnya sebagai Wabup Lobar. Namun, ia menegaskan bahwa ukuran kepantasan tidak bergantung pada jumlah kursi di DPRD.
Pada Pemilu Legislatif 2024, PKS dan PKB sama-sama meraih lima kursi, sedangkan PAN memperoleh empat kursi. Sementara dalam Pilkada 2024, PAN merasa dominan karena kadernya duduk sebagai Bupati.
“Tidak saja soal proporsional kursi dan lain lain. Juga tidak cukup dengan klaim. Yang perlu dilihat adalah dinamika berpolitik, untuk menentukan yang pantas sebagai Wakil Bupati (Lobar, red),” tegas politisi yang akrab disapa Rudi Mbojo ini.
“Saya sebagai Sekjen PAN, ingin menyampaikan, Bupati (Lalu Ahmad Zaini, red) adalah dari PAN. Sehingga dalam mengisi kekosongan Wakil Bupati ini, makanya PAN memiliki hak, karena ini orangnya PAN,” sambung Rudi Mbojo.
Namun sekali lagi, ia menyerahkan kembali pada dinamika partai pengusung. Ketiga partai, yakni PKB, PKS, dan PAN, akan menyusun kesepakatan melalui mekanisme negosiasi.
“Tergantung partai pendukung, kita duduk bersama,” ajaknya. Dalam waktu dekat, komunikasi akan dibangun dengan pengurus DPP dan pengurus wilayah masing-masing partai.
Ketiga partai juga dapat mengusulkan nama kader berdasarkan mekanisme internal masing-masing.
Sementara itu, sejumlah nama mulai mengemuka dalam pembahasan internal PAN. Di antaranya, Hasbulah Muis Konco yang saat ini duduk sebagai Anggota DPRD NTB, Adnan selalu Ketua DPD PAN Lombok Barat, Munawir Haris anggota DPRD Lombok Barat, serta kader PAN asal Lombok Barat M. Hadi Sulthon.
“Khusus untuk internal PAN, semua tergantung DPP nantinya,” ujar eks Anggota DPR RI Dapil NTB 1 ini.
Agenda Plt dan Ketua Wilayah
PAN saat ini sedang menghadapi dua agenda krusial setelah terjadi perubahan konstelasi pasca-0TT KPK terhadap LAZ. Perubahan dua pucuk pimpinan sekaligus, Bupati dan Ketua DPW PAN NTB yang “ditinggalkan” LAZ.
Rudi Mbojo membenarkan agenda tersebut. Saat ini, DPW membahasnya secara intensif untuk segera menunjuk pelaksana tugas yang akan mengisi kekosongan kepemimpinan. Selanjutnya, DPW akan menentukan Ketua DPW definitif.
Nama-nama juga bermunculan sebagai kandidat. Rudi Mbojo sendiri juga turut muncul sebagai kandidat. “Saya manakala dapat amanah soal ini, saya jalankan sebaik baiknya,” tegas politisi senior ini.
Pengalamannya sebagai kader PAN pengurus dan anggota legislatif di pusat, lebih dari cukup baginya untuk menahkodai partai yang membesarkannya tersebut.
Tapi sekali lagi, keputusan tetap ada di tangan DPP, khususnya Ketua Umum Zulkifli Hasan.
Bahkan dalam penentuannya nanti, otoritas DPP. “Tak ada Musywil atau Musda, langsung DPP yang ambil alih penentuan,” tegasnya.
Menutup penjelasannya, ia menegaskan bahwa situasi hukum akibat OTT yang menjerat LAZ sebagai kader PAN mendorong lahirnya keputusan tersebut. (*)
