Mataram (NTBSatu) – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan melakukan audit kinerja Pemprov NTB. Ketahanan pangan hingga dana pendidikan menjadi fokus dalam pertemuan awal atau entry meeting dengan Pemprov NTB, pada Kamis, 27 Agustus 2026.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTB, Abul Chair, dalam entry meeting bersama BPK, di tahap awal ini, setidaknya terdapat tiaga sektor menjadi fokus audit. Di antaranya: ketahanan pangan, ketahanan energi, serta efektivitas pengelolaan dan alokasi dana pendidikan.
“Proses audit dari lembaga pemeriksa keuangan tersebut saat ini masih memasuki tahap pemeriksaan pendahuluan,” kata Abul.
Ia menambahkan, evaluasi mendalam ini untuk mengukur secara obyektif sejauh mana efektivitas pelaksanaan program kerja, efisiensi kebijakan, hingga perbaikan kinerja di tingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Menurutnya, muara utama dari audit ini adalah untuk memastikan, seluruh dampak dari program pembangunan daerah benar-benar dapat masyarakat rasakan secara langsung.
Abul Chair menekankan, pemeriksaan kinerja ini hendaknya dimaknai sebagai sarana bagi pemerintah daerah untuk bercermin dan mengevaluasi seluruh kebijakan yang telah berjalan.
Menurutnya, hasil temuan dari audit pendahuluan ini nantinya akan menjadi dasar evaluasi. Serta bahan perbaikan penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kinerja instansi ke depannya.
Secara lebih rinci, audit pada sektor ketahanan pangan menaruh perhatian besar pada dua aspek yang saling terkait. Yakni jaminan ketersediaan pangan dari sisi produksi hingga cadangan daerah. Serta keterjangkauan masyarakat dengan dukungan kelancaran rantai distribusi.
Di sisi lain, untuk sektor energi dan pengalokasian dana pendidikan, pemeriksa meninjau sejauh mana efektivitas pelaksanaan program kerja di lapangan. Kemudian, penguatan sistem pengendalian internal yang telah diimplementasikan oleh setiap dinas terkait.
Pada tahap awal ini, lanjut dia, tim pemeriksa memfokuskan kegiatannya pada pemetaan proses bisnis. Kemudian. pengujian sistem pengendalian internal, dan pengumpulan data awal.
Dalam proses ini Inspektur Provinsi NTB, Budi Herman mendapat mandat sebagai koordinator utama sekaligus narahubung Pemprov NTB dengan tim BPK. Hal ini demi menjamin kelancaran komunikasi serta transparansi informasi. (Japriani)
