Kota Bima (NTBSatu) – Kebijakan efisiensi anggaran memukul keras operasional Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bima. Pemangkasan alokasi dana secara drastis membuat berbagai program penguatan literasi dan layanan keliling di daerah tersebut terancam berhenti total.
Kepala Bidang Pembinaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Bima, Edi Sutrisno, mengungkapkan kekecewaannya. Ia menilai, kemerosotan anggaran sangat ekstrem pada tahun ini.
“Karena efisiensi ini ya akan berkurang. Banyak hal yang bisa enggak bisa kami jalankan. Jadi hanya hal-hal rutin barangkali, substansinya enggak tersentuh kadang-kadang begitu,” ujarnya, Kamis, 30 Juli 2026.
Ia membeberkan perbandingan mencolok antara kondisi tahun lalu dan sekarang. Pada tahun sebelumnya, perpustakaan mengelola anggaran kegiatan sekitar Rp600 juta hingga Rp700 juta berkat sokongan Dana Alokasi Khusus (DAK) non-fisik dari Perpustakaan Nasional.
Dana tersebut menghidupkan berbagai festival, lomba, perbaikan sarana, hingga layanan operasional.
“Di tahun 2025 anggaran kita lumayan ya. Ada untuk program pembinaan, program pelayanan, begitu ya, peningkatan kapasitas SDM pengelola, itu ada semua,” tuturnya.
Namun saat ini, alokasi anggaran kegiatan untuk empat bidang teknis tersisa Rp80 juta. Setelah dibagi rata, masing-masing bidang hanya mengantongi anggaran operasional sebesar Rp20 juta per tahun.
“Ini ada arsip juga dua bidang, ada sekretariat. Anggarannya terbagi untuk empat bidang teknis ini hanya 80 juta. Jadi hanya 20 juta,” jelas Edi.
Beberapa Program yang Terdampak
Penurunan anggaran ini berdampak langsung pada program unggulan seperti armada bus Jemput Literasi dan Perpustakaan Keliling (Posling) ke wilayah-wilayah terpencil.
“Itu kalau dalam satu tahun, bensinnya saja ya, belum perawatan pemeliharaan gedung ini. Kebijakan anggaran sedang merosot, maka kita mempertahankan kinerja itu agak terganggu,” urainya.
Padahal, konsep perpustakaan modern saat ini telah bertransformasi berbasis inklusi sosial, bukan sekadar tempat membaca buku, melainkan wadah peningkatan kapasitas ekonomi dan keterampilan masyarakat.
Ia menilai pemangkasan anggaran literasi merupakan sebuah ironi di tengah dorongan pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM).
“Unsur utama dalam pembangunan Indonesia itu kualitas SDM. Kalau itu ditinggalkan, maka ya susah, menurun. Harapan kita ada lah darah segar, sehingga dia bisa bergeliat kembali,” pungkas Edi.
