Prabowo Kesal Harga Nikel Ditentukan Negara Lain: Indonesia Harus Tentukan Sendiri
Jakarta (NTBSatu) – Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan kekesalannya, karena negara lain yang menentukan harga nikel Indonesia selama ini. Hal itu Prabowo sampaikan saat berpidato dalam rapat paripurna Ke-19 DPR RI, Rabu, 20 Mei 2026.
“Kenapa nikel kita ditentukan harganya oleh negara lain, tidak boleh,” kata Prabowo dalam sidang tersebut, mengutip siaran langsung YouTube Sekretariat Presiden.
Prabowo kemudian menginstruksikan jajaran Kabinet Merah Putih, untuk merumuskan harga nikel serta berbagai komoditas tambang lainnya agar ditetapkan di dalam negeri.
“Saya instruksikan kabinet saya rumuskan harga nikel, harga emas. Harga semua tambang kita. Harga semua komoditas harus ditentukan di negara kita sendiri,” ujarnya.
Ia menegaskan, Indonesia tidak perlu menjual komoditas dengan harga murah. Apabila negara lain tidak bersedia membeli sesuai harga yang Pemerintah Indonesia tetapkan.
“Kalau mereka enggak mau beli ya gapapa, biar aja itu di bawah tanah untuk cucu kita nanti. Daripada kita jual murah,” katanya.
Target Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
Pidato tersebut Prabowo sampaikan dalam Sidang Paripurna DPR RI, yang membahas “Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEMPPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2027”.
Dalam pemaparannya, Prabowo menargetkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di kisaran 5,8 persen hingga 6,5 persen pada 2027.
Pemerintah juga menetapkan, asumsi dasar dalam KEMPPKF RAPBN 2027 dengan target inflasi berada pada kisaran 1,5 hingga 3,5 persen. Sementara itu, target nilai tukar rupiah berada di level Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar Amerika Serikat.
“Strategi fiskal dan moneter kita haruslah strategi yang mampu untuk menjaga nilai tukar kita tetap stabil terhadap mata uang dunia,” ujar Prabowo.
Dari sisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemerintah menargetkan pendapatan negara berada di kisaran 11,82 hingga 12,40 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Adapun target belanja negara sebesar 13,62 hingga 14,80 persen dari PDB. Dengan defisit pada level 1,8 hingga 2,4 persen dari PDB.
“Kita akan berjuang terus untuk menekan dan memperkecil defisit,” kata Prabowo.
Pidato tersebut menjadi kali pertama seorang presiden memaparkan langsung KEMPPKF RAPBN di hadapan DPR RI. Tradisi baru itu di tengah gejolak nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dan penurunan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). (*)




