Pemerintahan

NTB Butuh Rp7 Miliar untuk Penanganan Jalan Putus Akibat Banjir

Mataram (NTBSatu) – Bencana banjir melanda NTB beberapa waktu lalu, menyebabkan ruas jalan putus di sejumlah wilayah.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi NTB, Sadimin mengatakan, kerusakan tersebar di sejumlah daerah seperti Bima, Lombok Tengah, Lombok Timur, hingga Sumbawa. Khusus di Bima, terdapat satu lokasi yang langsung BPBD tangani, sementara lokasi lainnya Dinas PUPRPKP.

“Yang di Lombok Tengah ada satu, Lombok Timur ada satu, Kabupaten Bima satu, dan di Sumbawa ada lima lokasi,” kata Sadimin, Rabu, 20 Mei 2026.

IKLAN

Penanganan kerusakan jalan ini membutuhkan anggaran kurang lebih Rp7 miliar. Sadimin mengatakan, anggaran tersebut hanya untuk penanganan darurat oleh BPBD. Tujuannya, agar akses masyarakat tetap bisa melaluinya.

“Kalau tidak dikerjakan, masyarakat tidak bisa lewat. Jadi kita lakukan pengerukan dan pekerjaan darurat supaya jalan bisa dilewati dulu,” katanya.

Sementara itu, untuk pembangunan permanen seperti hotmix dan konstruksi jembatan akan menjadi kewenangan PUPR.

IKLAN

“Nanti yang Rehabilitasi dan Rekonstruksinya (TR) kan PUPR yang ngerjakan. Kalau kita yang jalan putus supaya bisa lewat aja. Kita yang menangani yang memang betul-betul darurat saja,” jelasnya.
 
Panjang jalan yang putus ini bervariasi di masing-masing daerah. Ada yang dua meter dan paling panjang lima meter di Lombok Timur.

Untuk penanganan darurat, lanjut Sadimin, batas waktunya hingga Juli 2026 mendatang. Dengan sisa waktu itu, ia optimis bisa menyelesaikan pekerjaan tersebut.

“InsyaAllah selesai yang di bagian BPBD. Terutama yang mendesak untuk segera ditangani, supaya nggak mengganggu aktivitas ekonomi warga,” jelasnya.
 
Ia menegaskan, kerusakan yang BPBD tangani rata-rata berada pada titik longsor dan jalan terputus. Sementara itu, kerusakan yang lebih besar dan membutuhkan konstruksi permanen akan pihaknya serahkan kepada PUPR.

Ia juga mengakui, kondisi cuaca menjadi tantangan utama dalam proses pengerjaan. Pengalaman keterlambatan penanganan di Lunyuk menjadi evaluasi agar pengerjaan di lokasi lain dapat lebih optimal. (*)

Muhammad Yamin

Jurnalis NTBSatu

Artikel Terkait

Back to top button