Lombok Timur (NTBSatu) – Sebanyak 100 pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Lombok Timur mendapat pendampingan dari sejumlah lembaga keuangan untuk memperkuat usaha mereka. Pendampingan itu tidak hanya menyasar akses permodalan, tetapi juga literasi keuangan hingga peluang pengembangan pasar.
Kegiatan tersebut melibatkan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), serta pemerintah provinsi dan kabupaten.
Sekretaris Daerah Lombok Timur, M. Juaini Taofik mengatakan, kebutuhan UMKM tidak berhenti pada bantuan modal. Pelaku usaha juga perlu memahami cara mengelola keuangan, memasarkan produk, hingga mengembangkan investasi.
“UMKM tidak saja membutuhkan permodalan. Mereka juga perlu terus meningkatkan literasi keuangannya, terutama di era digital seperti sekarang,” kata Juaini, Rabu, 16 September 2026.
Menurutnya, penguatan UMKM sejalan dengan pengembangan program Desa Berdaya di Lombok Timur. Para pelaku UMKM menjadi salah satu bagian penting dalam menggerakkan ekonomi di desa.
Pemkab Lombok Timur juga menyiapkan dukungan anggaran melalui APBD Perubahan. Juaini menyebut pemerintah daerah menerima transfer hibah dari Pemprov NTB yang selanjutnya diarahkan ke lokasi Desa Berdaya.
“Dalam APBD Perubahan sudah kami masukkan. Bentuknya hibah dari pemerintah provinsi kepada pemerintah daerah, kemudian kami salurkan ke pemerintah desa yang menjadi lokasi Desa Berdaya,” ujarnya.
Saat ini terdapat tujuh Desa Berdaya transformatif dan 64 Desa Berdaya tematik di Lombok Timur. Jumlah tersebut menjadi yang terbanyak di NTB.
Bidik Komoditas Ekspor
Sementara itu, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) NTB, Rudi Sulistyo menjelaskan, masing-masing lembaga dalam KSSK membawa keahlian berbeda untuk mendukung pengembangan UMKM.
BI menangani aspek permodalan dan kebijakan moneter, DJP memberikan penguatan dari sisi perpajakan, sedangkan DJPb berkaitan dengan program pemerintah.
“Harapannya UMKM yang kita kumpulkan di sini bisa menyerap tenaga kerja lebih banyak lagi sehingga dapat mengangkat kesejahteraan masyarakat,” kata Rudi.
Ia menjelaskan, panitia memilih 100 UMKM tersebut karena mengusung tema Desa Ekspor. KSSK juga memilih Lombok Timur sebagai daerah pertama di luar lingkup provinsi untuk menggelar kegiatan tersebut.
Rudi mengatakan, Lombok Timur memiliki jumlah penduduk terbesar di NTB sekaligus memiliki sektor ekonomi yang beragam, mulai dari pertanian, peternakan hingga pariwisata.
“Variannya banyak, sehingga kita bisa memilih apa saja yang bisa dikembangkan,” ujarnya.
Meski membawa tema Desa Ekspor, Rudi menegaskan pihaknya belum menetapkan komoditas tertentu sebagai target utama ekspor. Namun, porang menjadi salah satu komoditas yang disebut karena cukup banyak dikembangkan di Lombok Timur.
“Untuk bidikan komoditasnya belum kami tentukan. Salah satunya porang karena komoditas itu banyak di Lombok Timur,” katanya. (*)
