Pedagang Menyusut Hampir 50 Persen, Revitalisasi Pasar Cakranegara Dimulai Akhir Juli 2026
Mataram (NTBSatu) – Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Mataram memastikan revitalisasi Pasar Cakranegara berlangsung pada akhir Juli 2026.
Program tersebut berfokus untuk meningkatkan kualitas infrastruktur pasar, sekaligus menciptakan kenyamanan bagi pedagang dan pembeli.
Kepala Dinas Perdagangan Kota Mataram, H. Irwan Harimansyah mengatakan, saat ini proyek masih berada pada tahap proses tender. Apabila tidak ada sanggahan, pekerjaan fisik terlaksana sesuai jadwal.
“Tahapan saat ini masih proses tender dan jika tidak ada sanggahan, proyek bisa dimulai akhir Juli 2026,” kata Irwan, Minggu, 12 Juli 2026.
Ia menjelaskan, anggaran revitalisasi Pasar Cakranegara tahun ini mencapai Rp860 juta. Prioritas dana tersebut untuk mengganti seluruh atap pasar yang kondisinya telah mengalami kerusakan cukup parah.
Pedagang Beralih ke Pasar Lain
Menurut Irwan, perbaikan atap menjadi kebutuhan paling mendesak karena kebocoran telah terjadi hampir di seluruh bagian bangunan. Saat hujan turun, air bahkan menggenangi hingga ke lantai dasar pasar.
Kondisi tersebut membuat banyak pedagang, terutama yang menempati lantai dua, memilih meninggalkan lapak mereka dan beralih berjualan ke pasar lain di sekitarnya, seperti Pasar Karang Seraye dan Pasar Sindu.
“Banyak pedagang kami yang lari, berhenti berjualan karena bocor. Karena saat hujan yang terjadi bukan sekadar air turun, tapi banjir sampai ke bawah,” ujarnya.
Irwan mengungkapkan, jumlah pedagang di Pasar Cakranegara mengalami penurunan yang cukup signifikan akibat kondisi bangunan yang semakin memburuk. Dari semula sekitar 400 pedagang, kini hanya sekitar 50 persen yang masih bertahan berjualan.
Ia berharap, revitalisasi atap segera terlaksana, sehingga mampu menarik kembali para pedagang untuk beraktivitas di pasar dengan kondisi bangunan yang lebih aman dan nyaman.
Meski demikian, Irwan mengakui revitalisasi pasar tidak hanya membutuhkan perbaikan atap. Sejumlah fasilitas lain seperti kios (los), dinding, hingga pengecatan juga memerlukan penanganan.
Namun, karena keterbatasan anggaran dan kebijakan efisiensi pemerintah, perbaikan atap menjadi prioritas utama pada tahun ini. “Perbaikan atap kami prioritaskan, sedangkan untuk bagian lain bisa usulan anggarannya bertahap,” katanya.
Ia menambahkan, proyek revitalisasi tahun 2026 merupakan kelanjutan dari program yang telah dimulai pada tahun sebelumnya.
Pada 2025, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp400 juta, namun dana tersebut belum mampu mengakomodasi seluruh kebutuhan revitalisasi pasar.
“Akan tetapi, anggaran itu belum bisa mengakomodasi kebutuhan revitalisasi. Jadi khusus untuk kelanjutan penggantian atap secara keseluruhan kami siapkan tahun ini,” katanya.
Revitalisasi Pasar Harus Jadi Perhatian Serius
Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Kota Mataram, Irawan Aprianto menilai, revitalisasi Pasar Cakranegara harus menjadi perhatian serius pemerintah.
Menurutnya, pasar tradisional merupakan pusat perputaran ekonomi masyarakat dari berbagai kalangan sehingga kondisinya harus dijaga agar tetap nyaman bagi pedagang maupun pembeli.
“Pasar adalah pusat ekonomi masyarakat dari semua kalangan. Di sanalah perputaran uang terjadi setiap hari dan menjadi napas ekonomi daerah. Karena itu, pemerintah harus memastikan pasar dalam kondisi yang nyaman, aman, dan layak bagi pedagang maupun pembeli,” kata Irawan.
Ia mengatakan, pasar tradisional juga memiliki kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sektor retribusi.
Karena itu, upaya revitalisasi tidak boleh dipandang hanya sebagai proyek pembangunan fisik, tetapi juga sebagai langkah menjaga keberlangsungan aktivitas ekonomi masyarakat.
“Selain menjadi pusat ekonomi rakyat, pasar juga memberikan kontribusi terhadap PAD. Artinya, setiap upaya memperbaiki pasar merupakan investasi untuk menjaga roda perekonomian daerah tetap bergerak,” ujarnya.
Irawan menegaskan, berkurangnya hampir 50 persen jumlah pedagang di Pasar Cakranegara harus menjadi alarm bagi Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram untuk segera mengambil langkah yang lebih komprehensif.
“Perginya hampir 50 persen pedagang ini harus menjadi perhatian serius dan peringatan awal bagi pemerintah. Kalau kondisi ini tidak segera diatasi, bukan hanya pedagang yang dirugikan, tetapi aktivitas ekonomi masyarakat dan penerimaan daerah juga akan terdampak,” tegasnya. (*)
