Lombok Barat (NTBSatu) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Barat, mulai menyiapkan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM). Forum tersebut sebagai ujung tombak penyebaran informasi pembangunan di tingkat bawah. Langkah ini untuk mendukung program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat, Rp1 miliar per desa.
FKDM nantinya tidak hanya berfungsi sebagai forum deteksi dini persoalan sosial masyarakat. Tetapi juga, menjadi penyambung informasi pemerintah kepada warga secara langsung dan informal.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Lombok Barat, H. Sabidin mengatakan, pembekalan terhadap anggota FKDM agar mereka memahami secara utuh program pembangunan daerah. Khususnya, program Rp1 miliar per desa.
“Dalam rangka memberikan penjelasan kepada pengurus dan anggota FKDM kecamatan maupun FKDM kabupaten, terkait dengan program satu miliar per desa,” ujarnya kepada NTBSatu, Kamis, 21 Mei 2026.
Menurut Sabidin, pemahaman itu penting agar anggota FKDM mampu menjelaskan langsung kepada masyarakat, apabila muncul pertanyaan terkait program pemerintah daerah.
“Tujuannya agar anggota FKDM itu dapat menjelaskan kepada masyarakat bila ada yang bertanya. Sehingga, masyarakat dengan cepat bisa memahami dan mengerti,” katanya.
Ia menjelaskan, anggota FKDM berasal dari berbagai unsur masyarakat dan lapisan sosial. Karena berasal langsung dari lingkungan masyarakat, pola komunikasi yang dibangun juga lebih fleksibel dan tidak bersifat formal, seperti forum sosialisasi pemerintahan pada umumnya.
“FKDM itu dari unsur masyarakat, dari berbagai lapisan masyarakat,” jelasnya.
Nantinya, anggota FKDM akan bergerak dengan pendekatan komunikasi informal melalui diskusi langsung dengan warga di lingkungan masing-masing. Penyampaian informasi dapat di berbagai ruang sosial masyarakat seperti masjid, langgar, maupun pertemuan-pertemuan kecil di lingkungan warga.
“Mereka bertemu dengan masyarakat lalu menjelaskan. Jadi tidak formal. Diskusi-diskusi informal,” ujarnya.
Deteksi Masalah hingga Serap Aspirasi Warga
Selain menyampaikan informasi program pembangunan, FKDM juga tetap menjalankan fungsi utamanya sebagai forum kewaspadaan dini masyarakat. Mereka diharapkan mampu mendeteksi persoalan sosial, yang berpotensi mengganggu stabilitas maupun pembangunan daerah.
“Sesuai tugas FKDM, pertama bagaimana dia menjadi perpanjangan masyarakat. Kalau ada konflik, dia yang langsung menengahi persoalan itu dan memberikan informasi kepada pemerintah daerah tentang masalah-masalah yang ada di masyarakat,” katanya.
Tak hanya itu, FKDM juga bertugas menyerap berbagai aspirasi dan kondisi di lapangan untuk kemudian dilaporkan kepada pemerintah daerah sebagai bahan evaluasi pembangunan.
“Dia yang menyerap informasi itu lalu melaporkan,” lanjut Sabidin.
Sebelumnya, Bupati Lombok Barat, Lalu Ahmad Zaini (LAZ) secara khusus meminta anggota FKDM ikut mengawal visi “Sejahtera dari Desa”. Sebab, menjadi program unggulan pasangan LAZ-Adha.
Dalam arahannya di Aula Kantor Bupati, Rabu, 20 Mei 2026 kemarin, LAZ menegaskan anggota FKDM harus mampu menjadi “juru bicara” pemerintah di tingkat desa. Agar masyarakat memahami arah pembangunan daerah secara utuh.
“Anggota FKDM harus bisa menjelaskan program-program prioritas pemerintah daerah kepada masyarakat. Informasi yang utuh adalah kunci kesuksesan program,” ujar LAZ.
Program Rp1 miliar per desa sendiri menjadi salah satu program prioritas Pemkab Lombok Barat untuk memperkuat pembangunan berbasis kebutuhan masyarakat desa. Dalam skema tersebut, setiap desa memperoleh dukungan anggaran pembangunan hingga Rp1 miliar, termasuk alokasi Rp100 juta per dusun. (Zani)
