Struktur Fiskal KSB Masih Rapuh, Dana Transfer Pusat Dominasi Target Pendapatan Perubahan 2026
Sumbawa Barat (NTBSatu) – Struktur fiskal Kabupaten Sumbawa Barat masih rapuh akibat ketergantungan dana transfer pusat yang sangat tinggi. Realitas keuangan ini terlihat nyata dalam target pendapatan daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
DPRD Kabupaten Sumbawa Barat menyepakati Raperda Perubahan APBD 2026 pada Kamis, 16 Juli 2026. Persetujuan penting tersebut berlangsung dalam rapat paripurna dalam Ruang Sidang Utama Gedung DPRD KSB.
Anggota Banggar DPRD Kabupaten Sumbawa Barat, Santri Yusmulyadi, menyoroti tajam dominasi dana transfer pusat tersebut. Santri menuntut pemerintah daerah segera melakukan terobosan kreatif guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Struktur anggaran kita masih bersandar pada transfer pusat, maka pemerintah daerah harus bergerak cepat, OPD penghasil wajib memacu kinerja sektor pajak dan retribusi secara maksimal,” lanjutnya.
Proyeksi pendapatan daerah pada Perubahan APBD 2026 kini bertambah menjadi Rp1,15 triliun. Namun, porsi transfer dari pusat masih menguasai mayoritas pendapatan daerah sebesar Rp738 miliar.
“Kita tidak boleh manja dan hanya menunggu kiriman uang dari pemerintah pusat, Kemandirian fiskal daerah harus menjadi target utama bagi jajaran eksekutif ke depan,” tambahnya.
Selain masalah pendapatan, Banggar juga menyoroti pembengkakan belanja daerah yang menyentuh angka Rp2,25 triliun. Belanja daerah bertambah sebesar Rp541 miliar dari alokasi awal tahun anggaran 2026.
“Uang rakyat yang besar ini harus mengalir ke program pelayanan dasar secara tepat. Kami menuntut eksekusi program tanpa ada perubahan lagi setelah paripurna hari ini,” ujarnya.
Desak Pembangunan Infrastruktur
Parlemen mendesak eksekutif mempercepat pembangunan infrastruktur jalan raya serta pemenuhan jaringan air bersih warga. Proyek fisik tersebut harus berjalan dengan mengedepankan kualitas kerja tinggi serta ketepatan mutu.
Dinas terkait juga harus mempersiapkan kualitas tenaga kerja lokal agar mampu bersaing pada kawasan industri. Pelatihan keahlian yang terarah menjadi kunci utama untuk meningkatkan kesejahteraan pemuda Sumbawa Barat.
“DPRD akan memperketat pengawasan lapangan agar pemda tidak berjalan sendiri luar kesepakatan. Kami memegang mandat rakyat untuk memastikan setiap rupiah memberikan manfaat langsung,” tutupnya.
Pimpinan dan anggota DPRD KSB menjadwalkan masa reses selama enam hari mulai akhir Juli mendatang. Kegiatan luar gedung tersebut berguna menghimpun aspirasi murni warga sebagai bahan rancangan APBD 2027. (*)
