Kota Bima (NTBSatu) – Lonjakan kasus gangguan jiwa pada kelompok remaja usia 15–18 tahun di Kota Bima menjadi peringatan keras bagi dunia pendidikan dan kesehatan.
Data menunjukkan angka kunjungan rawat jalan akibat masalah kesehatan mental pada rentang usia tersebut meningkat drastis, dari 401 kasus pada tahun 2024 menjadi 751 kasus pada tahun 2025.
Rentang usia 12–22 tahun merupakan fase transisi krusial tempat remaja mengalami perubahan fisik, psikologis, dan sosial yang cepat. Tanpa kemampuan mengelola emosi dan dukungan yang tepat, tekanan akademik, perundungan (bullying), hingga pengaruh media sosial dengan mudah memicu kecemasan berat dan depresi.
Inisiator Sistem Integrasi Kesehatan Jiwa Remaja Berbasis Sekolah (SIJIWA Remaja), Ns. Suci Kurniaty, S.Kep., M.Kep., menyoroti besarnya dampak jangka panjang jika kondisi ini terus dibiarkan tanpa penanganan serius.
“Hampir separuh dari seluruh gangguan mental yang dialami manusia ternyata berakar dari masa remaja. Ketika kita terlambat menangani stres dan depresi mereka hari ini, dampaknya bukan cuma menurunkan prestasi belajar. Tapi menjadi beban hidup yang mereka bawa sampai dewasa,” tegas Suci, Senin, 24 Agustus 2026.
Sayangnya, kondisi di lingkungan sekolah tempat remaja menghabiskan sebagian besar waktunya justru belum mendukung. Penanganan awal sering kali terhambat karena minimnya ruang konseling yang aman.
Terbatasnya kemampuan guru BK dan petugas UKS dalam mendeteksi gejala gangguan jiwa sejak dini. Termasuk juga belum terbangunnya rujukan medis yang cepat ke Puskesmas.
“Stigma negatif dari sesama siswa juga memaksa banyak remaja memilih bungkam dan memendam beban mentalnya sendirian hingga berada dalam kondisi kritis,” ujarnya.
Integrasikan Penanganan Terpadu
Merespons akar masalah tersebut, Dinas Kesehatan mulai mengambil langkah cepat dengan mengintervensi ekosistem sekolah melalui SIJIWA Remaja. Tujuannya, mengintegrasikan peran guru BK, konselor sebaya, dan petugas puskesmas dalam satu sistem penanganan yang terpadu.
Dinas Kesehatan kini memfokuskan strategi pada pelatihan skrining emosional bagi guru BK dan pembentukan konselor sebaya di kalangan siswa agar pendampingan awal terasa lebih ramah dan bebas dari stigma.
“Kita tidak bisa lagi menunggu sampai anak-anak kita menunjukkkan perilaku menyimpang atau menyakiti diri sendiri baru bergerak. Penanganan harus masuk ke sekolah, menyatukan peran sejumlah pihak. Termasuk guru, teman sebaya, dan petugas Puskesmas agar masalah mental remaja terdeteksi dan tertangani jauh lebih awal,” tandas Suci. (*)
