Kota Bima (NTBSatu) – Pemerintah Kota (Pemkot) Bima mengambil langkah cepat untuk menuntaskan polemik pembebasan lahan proyek normalisasi Sungai Melayu yang sempat terganjal masalah ganti rugi.
Langkah ini bertujuan mempercepat proyek pengendalian banjir bernilai strategis di mana dananya berasal dari kerja sama Japan International Cooperation Agency (JICA) tersebut.
Wakil Wali Kota Bima, Feri Sofyan menekankan, proses inventarisasi lahan tidak boleh lagi menjadi benteng yang menghambat pelaksanaan proyek infrastruktur publik yang sudah lama warga Kota Bima nantikan.
Ia menginstruksikan seluruh jajaran Pemkot Bima untuk meningkatkan sinergi. Jugamenjalin komunikasi intensif bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bima.
“Inventarisasi lahan jangan menjadi kendala proyek ini. Koordinasi secara intensif dengan Badan Pertanahan Nasional Kota Bima agar seluruh proses berjalan sesuai ketentuan,” tutur Feri.
Pemkot Bima menilai penuntasan masalah pembebasan lahan di sepanjang trase sungai menjadi kunci utama sebelum pengerjaan fisik dilaksanakan secara maksimal.
Kesepakatan harga ganti rugi dengan warga terdampak menjadi faktor krusial yang selama ini menahan laju alat berat di lapangan. Adapun proyek normalisasi Sungai Melayu akan menyasar tiga kawasan vital, yakni Jatibaru, Melayu, dan Ule.
Konstruksi fisiknya meliputi pembangunan revetment atau dinding penahan tebing sungai, pemasangan parapet beton, serta pasangan batu di titik-titik rawan longsor dan luapan air.
Infrastruktur penahan banjir ini memiliki rancangan khusus untuk memperkuat pengamanan bantaran sungai. Sekaligus meminimalkan ancaman banjir tahunan yang kerap merendam pemukiman warga.
Dengan adanya percepatan proses pembebasan lahan ini, Pemkot Bima optimistis kontraktor dapat segera memulai pengerjaan fisik. Sehingga masyarakat di kawasan Sungai Melayu bisa terbebas dari ancaman banjir.
Selain menekan risiko bencana ekologis, rampungnya proyek strategis ini berpotensi mendongkrak nilai kawasan pemukiman warga di sepanjang jalur aliran sungai.
Dukungan penuh masyarakat terdampak dalam memuluskan negosiasi ganti rugi menjadi harapan besar pemerintah daerah. Agar mewujudkan Kota Bima yang lebih aman, tertata, dan tangguh menghadapi musim penghujan. (*)
