UNA Tegaskan Program Rp1 Miliar per Desa Tetap Jalan, Skema Pelaksanaan Dievaluasi
Lombok Barat (NTBSatu) – Wakil Bupati Lombok Barat (Lobar), Ummi Nurul Adha atau UNA, memastikan program Rp1 miliar per desa tetap berlanjut.
Ia menegaskan, pemerintah tidak menghapus target anggaran tersebut meski pelaksanaannya akan pemerintah evaluasi. “Iya, akan kita realisasikan Rp1 miliar per desa lewat program-program tersebut,” kata UNA, Selasa, 18 Agustus 2026.
Menurut UNA, program tersebut tidak hanya menyasar pembangunan fisik. Pemerintah juga ingin memperbesar porsi pemberdayaan masyarakat desa. Ia menyebut, sejumlah bentuk pemberdayaan masih perlu pemerintah dorong melalui program tersebut.
Namun, UNA belum memastikan pola penghitungan Rp1 miliar per desa pada periode berikutnya. Pemerintah masih mengevaluasi apakah pokok pikiran DPRD dan bantuan pemerintah pusat masuk dalam skema tersebut.
UNA mengatakan, pemerintah perlu mendengar langsung aspirasi kepala desa sebelum menetapkan mekanisme baru. “Kalau cara mencapainya, mekanisme dan sebagainya, ini yang perlu kita evaluasi,” ujar pimpinan daerah dari PKS tersebut.
Evaluasi Realisasi Program
Selanjutnya, UNA menegaskan, evaluasi tidak menyasar keberadaan program Rp1 miliar per desa. Menurutnya, pemerintah tetap mempertahankan target realisasi Rp1 miliar untuk setiap desa.
“Kalau merealisasikan Rp1 miliar per desa itu tetap,” tegasnya.
Pemerintah kini fokus mengevaluasi mekanisme penyaluran dan pelaksanaan program. Langkah tersebut muncul setelah sejumlah kepala desa meminta pemerintah memperbaiki pola pelaksanaan program.
Sebelumnya, kepala desa menyoroti pola pembangunan yang dinilai terlalu seragam. Mereka meminta pemerintah menyesuaikan program dengan kebutuhan dan potensi masing-masing desa. Usulan tersebut juga mendorong pemerintah memperluas program pemberdayaan masyarakat.
Tunggu Forum Bersama Kepala Desa
Lebih lanjut, UNA mengatakan pemerintah akan menggelar forum bersama seluruh kepala desa. Forum tersebut akan menjadi ruang bagi kepala desa menyampaikan persoalan dan usulan. Ia bahkan menyebut masukan kepala desa akan menjadi acuan dalam menentukan pola pelaksanaan.
“Nanti akan ada forum bersama kepala desa,” katanya.
UNA berharap, forum tersebut menghasilkan mekanisme yang lebih sesuai kebutuhan desa. Ia juga membuka kemungkinan memperbaiki pola program yang selama ini menimbulkan ketidaknyamanan bagi kepala desa.
“Kita pasti perbaiki hal-hal yang tidak nyaman buat kepala desa,” ujarnya.
Dengan demikian, pemerintah mempertahankan target Rp1 miliar per desa. Namun, pola pencapaiannya masih menunggu hasil evaluasi bersama pemerintah desa.
Kebijakan itu menjadi ujian bagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lobar dalam menjaga program unggulan sekaligus memperbaiki tata kelolanya. (*)
