Mataram (NTBSatu) – Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Mei 2026 mencapai 2,98 persen. Angka ini turun 0,01 persen poin ketimbang posisi Februari 2026 yang berada di angka 2,99 persen.
Kabid Penempatan dan Perluasan Tenaga Kerja (Penta) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB, H. Ismanto Karyawan, mengapresiasi tren positif tersebut. Penurunan ini membuktikan efektivitas berbagai program penyerapan tenaga kerja di wilayah NTB.
“Tingkat Pengangguran Terbuka NTB sebesar 2,98 persen relatif terkendali. Angka ini menunjukkan keberhasilan Pemerintah Provinsi dalam menjaga stabilitas ketenagakerjaan,” ujar Ismanto kepada NTBSatu, Jumat 4 September 2026.
Badan Pusat Statistik (BPS) NTB mencatat, 3,14 juta orang dari total 3,24 juta angkatan kerja per Mei 2026 sudah terserap di dunia kerja. Sementara itu, 96,57 ribu orang sisanya masih mencari pekerjaan.
Pengangguran Sarjana Melonjak
BPS mencatat lulusan Diploma I/II/III dan Universitas menyumbang TPT tertinggi di NTB, yakni 5,55 persen. Angka ini melonjak tajam dari periode Februari 2026 yang tercatat 3,16 persen.
Sebaliknya, kelompok berpendidikan SD ke bawah mencatatkan angka pengangguran terendah (1,17 persen), lalu SMP (2,66 persen), SMK (2,68 persen), dan SMA (5,10 persen).
Lonjakan pengangguran terdidik ini menjadi tantangan bagi Pemprov NTB. Guna mengatasi persoalan ini, Pemprov NTB bekerja sama dengan Pemerintah Pusat menyiapkan program Magang Nasional bertahap.
Program tersebut memberi kesempatan bagi lulusan perguruan tinggi untuk menimba pengalaman langsung di dunia industri selama 6 bulan. Lengkap dengan uang saku sesuai UMK setempat.
Pelatihan Bertahap bagi Pencari Kerja
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTB telah merancang rangkaian pelatihan berbasis kompetensi dan kewirausahaan dari September hingga Desember mendatang. Program ini menyasar alumni sekolah dan perguruan tinggi agar siap masuk dunia kerja atau membuka usaha mandiri.
Disnakertrans NTB membagi target peserta pelatihan ke dalam tiga gelombang. Pertama sebanyak 250 orang, gelombang dua 400 orang, dan gelombang 3 sebanyak 1.000 orang
Sejumlah kejuruan yang tersedia antara lain Barista, Pengelasan, Multimedia, Komputerisasi, Perhotelan, dan Elektronika.
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi juga mengintegrasikan program ini dengan agenda Desa Berdaya hingga ke pelosok daerah. Kolaborasi bersama Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Lombok Timur serta Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) NTB memproyeksikan total penerima manfaat mencapai 2.000 orang.
Sinergi SIAPkerja, Polistren, dan ‘Go Global Class’
Selain pelatihan, dinas memperkuat ekosistem digital Sistem Informasi Ketenagakerjaan (SIAPkerja) sebagai pusat data pencari kerja dan lowongan bagi lulusan baru. Pemprov juga memperkuat upaya ini melalui program kolaborasi lintas sektor Polistren serta bursa kerja (job fair) rutin bersama perguruan tinggi di NTB.
Untuk menekan pengangguran di jenjang menengah, Pemprov NTB menghadirkan inovasi Go Global Class bagi sekolah kejuruan.
“Pak Gubernur memerintahkan program Go Global Class ini sebagai pilot project. Kami sudah meninjau SMK 1 Sikur yang memiliki kelas khusus Bahasa Jepang untuk pemagangan ke Jepang, lalu berlanjut ke SMK 3 Mataram. Targetnya, APBD Perubahan tahun ini membiayai pilot project di dua sekolah di Pulau Lombok dan dua sekolah di Pulau Sumbawa,” terang Ismanto.
Potret Pasar Kerja dan Skema PMI
Dari sisi lapangan usaha, sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan masih menjadi penopang utama penyerapan tenaga kerja di NTB dengan angka 1,07 juta orang (33,95 persen), kemudian sektor Perdagangan (19,98 persen) dan Industri (9,00 persen). Sektor informal masih mendominasi pasar kerja NTB (70,80 persen), sementara pekerja penuh mencapai 58,54 persen.
Untuk peluang kerja luar negeri, Iswanto menjelaskan, Disnakertrans NTB sedang menguji coba program pembiayaan awal KUR Pekerja Migran Indonesia (PMI) bekerja sama dengan Bank NTB Syariah dan P3MI resmi sejak bulan lalu.
Disnakertrans NTB bersama Bank NTB Syariah menyiapkan alokasi dana awal senilai Rp10 miliar, dengan besaran sekitar Rp9 juta per calon PMI. Dana ini menanggung biaya pemeriksaan kesehatan medical check-up serta pengurusan dokumen kerja resmi.(Japriani)
