FKKD Soroti Irigasi Rusak, Pemkab Lombok Timur Kejar Anggaran Pusat Rp21 Miliar untuk Perbaikan
Lombok Timur (NTBSatu) – Perbaikan jaringan irigasi menjadi salah satu kebutuhan yang disorot Forum Komunikasi Kepala Desa (FKKD) Lombok Timur. Infrastruktur pertanian itu dinilai penting untuk menjaga produktivitas petani sekaligus memperkuat posisi Lombok Timur sebagai salah satu penopang pangan di NTB.
Ketua FKKD Lombok Timur sekaligus Kepala Desa Masbagik Utara Baru, M. Khairul Ihsan, menyampaikan aspirasi tersebut saat momentum Hari Jadi Lombok Timur ke-131.
Khairul menilai, pembangunan infrastruktur tidak cukup hanya menyasar jalan. Pemerintah juga perlu memastikan jaringan irigasi mampu mengalirkan air ke lahan pertanian.
“Persoalan mendasar saat ini adalah kaitannya dengan tata kelola infrastruktur jalan dan infrastruktur pertanian, khususnya irigasi,” kata Khairul.
Menurut Khairul, ketersediaan irigasi akan menentukan keberlangsungan aktivitas pertanian masyarakat.
Ia berharap, Lombok Timur mampu menjadi salah satu daerah yang menyuplai kebutuhan pangan bagi Provinsi NTB.
Apalagi, sektor pertanian menjadi salah satu sumber penghidupan masyarakat Lombok Timur. Karena itu, kerusakan irigasi berpotensi langsung mengganggu aktivitas petani di lapangan.
“Kami ingin Lombok Timur ini sebagai penyumbang pangan terbesar untuk menopang dan menyumbang pangan di Provinsi Nusa Tenggara Barat,” ujarnya.
Khairul kemudian meminta Bupati Lombok Timur, Haerul Warisin memberikan kepastian mengenai langkah pemerintah dalam menangani persoalan tersebut.
Kejar Anggaran Pemerintah Pusat
Menjawab aspirasi tersebut, Haerul menyebut pemerintah daerah terus mencari sumber pembiayaan untuk memperbaiki jaringan irigasi.
Keterbatasan fiskal daerah membuat Pemkab Lombok Timur tidak bisa hanya mengandalkan APBD. Karena itu, komunikasi dengan pemerintah pusat terus dilakukan.
Haerul menyebut, komunikasi tersebut melibatkan DPR RI, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Pekerjaan Umum.
“InsyaAllah, untuk kelompok P3A dalam arti irigasi, itu lebih dari Rp21 miliar yang bisa kita hadirkan di Lombok Timur ini,” ujarnya.
Dukungan tersebut tidak masuk ke kas Pemkab Lombok Timur. Pemerintah pusat menyalurkan anggaran langsung kepada kelompok tani untuk mengelola pembangunan atau perbaikan irigasi.
Menurut Haerul, skema tersebut tetap memberikan dampak besar bagi daerah karena kelompok tani dapat mengelola langsung anggaran sesuai kebutuhan jaringan irigasi.
Pemkab Tak Ingin Irigasi Rusak
Haerul menegaskan, pemerintah daerah tetap akan memberi perhatian terhadap infrastruktur pertanian.
Selain mengejar dukungan dari pemerintah pusat, penganggaran melalui APBD juga akan dilakukan secara bertahap.
“Tidak boleh irigasi rusak, karena ini akan merugikan petani kita dari sisi air,” tegasnya.
Pemkab Lombok Timur juga akan terus berkomunikasi dengan pemerintah pusat untuk mencari tambahan dukungan bagi jaringan irigasi yang membutuhkan penanganan.
Bagi Khairul, komitmen tersebut menjadi bagian penting dari upaya mewujudkan Lombok Timur SMART. Infrastruktur pertanian yang memadai diharapkan dapat menjaga produktivitas petani sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah.
Sementara pembangunan jalan tetap berjalan sebagai kebutuhan pendukung. Akses jalan yang baik akan memperlancar mobilitas petani dan distribusi hasil pertanian dari desa menuju pasar.
Dengan begitu, perbaikan irigasi tidak hanya berkaitan dengan persoalan aliran air. Infrastruktur tersebut juga menyentuh keberlangsungan produksi pangan dan perekonomian masyarakat di tingkat desa. (*)
