Mataram (NTBSatu) – Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari retribusi di Gili Trawangan, Lombok Utara masih jauh dari target.
Dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026, Pemprov NTB menargetkan retribusi dari Gili Trawangan mencapai Rp60 miliar. Sementara realisasinya masih berada di angka kurang lebih Rp7 miliar.
Sekretrais Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) NTB, Muhammad Zuhudy Kadran, tak menampik kondisi tersebut. Rendahnya realisasi tersebut salah satunya akibat kasus-kasus lama di lapangan.
Menurutnya, selain masih ada lahan yang belum clear, sejumlah warga juga belum bersedia menandatangani kontrak kerja sama dengan Pemda.
“Masih ada kasus lama, ada lahan-lahan yang belum clear, ada masyarakat yang belum mau berkontrak juga dengan Pemda. Kemudian ada juga status lahan yang masih konservasi, sehingga belum bisa kita optimalkan,” kata Kadran kemarin.
Guna mengatasi hambatan tersebut, lanjut dia, Pemprov NTB telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) penyelesaian masalah Gili Trawangan yang bersekretariat di Inspektorat. Satgas ini bertugas melakukan clearing lahan agar potensi pendapatan daerah dari wilayah tersebut bisa memenuhi target.
“Kami optimistis dengan adanya Satgas ini masalah lahan di sana selesai. Dengan selesainya masalah, tentunya potensi pendapatan bisa kita genjot,” katanya.
Berdampak pada Belanja APBD
Kadran menjelaskan, rendahnya penerimaan daerah dari sejumlah sektor, seperti Gili Trawangan bisa mengganggu pos belanja pada sejumlah program.
Dengan begitu, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) NTB akan memilah pos kegiatan prioritas untuk didahulukan. Sementara program yang masuk kategori kurang prioritas bisa ditunda akibat kondisi tersebut.
“Ketika pendapatan kita kurang, tentunya belanja yang tidak prioritas itu yang kita hold (tunda). Nanti dari BKAD yang memilah mana kegiatan prioritas yang didahulukan,” tambahnya.
Adapun program-program yang bakal ditunda tersebut, Kadran tidak merincikannya. Katanya, yang lebih paham soal itu adalah BKAD.
“Kami dari segi pendapatan saja,” ujarnya.
Realisasi PAD On The Track
Meski retribusi Gili Trawangan mengalami kendala, Kadran menegaskan bahwa realisasi total pendapatan daerah secara umum masih relatif on the track.
“Saat ini, realisasi pendapatan daerah telah menembus angka 67 persen sekian sekitar 60-an persen. Pemda optimistis capaian ini akan terus naik hingga akhir tahun, mengingat tren penerimaan daerah biasanya melonjak mendekati penutupan tahun anggaran,” jelasnya.
Kadran menyebut, sektor pajak daerah masih menjadi penopang dan penyumbang porsi terbesar bagi pendapatan daerah, yang didorong oleh Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), serta Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
Adapun untuk target retribusi daerah secara keseluruhan, ia menjelaskan Pemda membebankan target total mencapai lebih dari Rp900 miliar. (Japriani)
