Lombok Timur (NTBSatu) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Timur berkomitmen memajukan sektor pendidikan daerah melalui penguatan infrastruktur organisasi profesi guru.
Langkah ini sesuai hasil pengalokasian anggaran untuk pembangunan gedung sekretariat Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Lombok Timur. Program ini rencananya akan masuk dalam anggaran perubahan.
Di sisi lain, Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin mengungkapkan hal tersebut di hadapan keluarga besar PGRI Cabang Selong di SDN 2 Kelayu Utara, Rabu, 15 April 2026.
“Bantu bangun daerah secara bersama-sama. Dengan pertumbuhan ekonomi yang meningkat, mari kita majukan Lombok Timur,” ujarnya dalam keterangan tertulis pada Rabu, 15 April 2026.
Selanjutnya, langkah ini juga sebagai respon dari aspirasi para pengurus PGRI yang sedang berusaha membangun sekretariat cabang secara mandiri. Langkah ini bertujuan untuk menguatkan koordinasi antar pendidik.
Haerul Warisin alias Haji Iron menegaskan bahwa penguatan organisasi guru sangat penting mengingat peran vital mereka dalam mewujudkan visi “Lombok Timur SMART”.
Sinergi Pendidikan dan Ekonomi
Haerul Warisin menjelaskan, jika Lombok Timur sudah mencatat pertumbuhan ekonomi tertinggi kedua di NTB setelah Kota Mataram.
Oleh karena itu, ia berharap tren positif ini bisa sejalan dengan peningkatan kualitas pendidikan. Para guru juga harus bekerja lebih tulus dan profesional dalam mendidik siswa.
Ia juga mendorong para pendidik untuk berperan aktif dalam pengawasan Makan Bergizi Gratis (MBG) di sekolah. Tujuannya guna memastikan kualitas gizi anak.
“Jika mau pekerjaan tuntas, bekerja dengan baik. Jika mau sukses, bekerja dengan tulus. Kalau ingin anak didik pintar, didik anak-anak dengan bagus-bagus,” lanjutnya.
Acara tersebut dirangkai dengan pemberian bingkisan pada sembilan jamaah calon haji, serta pelepasan purna tugas bagi 24 guru di lingkungan UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Selong.
Selain itu, Haerul Warisin menyebut momen ini menjadi pengingat akan pentingnya kolaborasi keberlanjutan antara pemerintah daerah dan para pendidik dalam menjawab tantangan pembangunan yang semakin kompleks.(*)
