Sumbawa Besar (NTBSatu) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumbawa menyiapkan lahan seluas 21 hektare di Kecamatan Labuhan Badas untuk pembangunan Sekolah Rakyat. Pemerintah daerah juga siap mendukung kebutuhan infrastruktur program tersebut.
Demikian disampaikan Bupati Sumbawa, Ir. Syarafuddin Jarot, dalam rapat virtual bersama Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pekerjaan Umum, dan Pemerintah Provinsi NTB.
Menurut Bupati Jarot, Pemkab Sumbawa tidak hanya menyediakan lahan. Namun juga siap membantu percepatan pembangunan melalui berbagai dukungan teknis.
“Pemkab Sumbawa siap bekerjasama dan mengerahkan seluruh sumber daya yang ada untuk mendukung kelancaran pembangunan Sekolah Rakyat,” kata Bupati Jarot, Senin, 22 Juni 2026.
Selain itu, Pemkab Sumbawa siap membantu penyediaan akses jalan menuju lokasi pembangunan. Langkah tersebut bertujuan memperlancar mobilitas selama proses pembangunan berlangsung.
“Kami juga siap mengalokasikan APBD guna mendukung penyediaan akses jalan,” ujarnya.
Tak hanya itu, pemerintah daerah juga siap mendukung penyediaan air bersih. Karena itu, kebutuhan dasar kawasan sekolah dapat terpenuhi sejak awal.
“Kami siap membantu kebutuhan air bersih agar pembangunan berjalan sesuai rencana,” tegasnya.
Sementara itu, Jarot memastikan seluruh dokumen administrasi telah memenuhi persyaratan. Pemkab Sumbawa juga telah menuntaskan berbagai aspek legalitas lahan.
“Persoalan lahan maupun syarat administratif lainnya sudah clean and clear,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Jarot menilai luas lahan yang tersedia cukup untuk pembangunan sekolah dalam skala besar. Bahkan, kawasan tersebut berpotensi menampung ribuan peserta didik.
“Kabupaten Sumbawa siap apabila Sekolah Rakyat dirancang untuk menampung 2.000 hingga 3.000 siswa,” jelasnya.
Program Sekolah Rakyat bertujuan memperluas akses pendidikan bagi masyarakat. Program tersebut menyediakan layanan pendidikan terpadu mulai jenjang SD, SMP, hingga SMA.
Dengan kesiapan lahan, dukungan infrastruktur, dan kelengkapan administrasi yang telah tersedia, Sumbawa kini menunggu keputusan pemerintah pusat.
Apabila mendapat persetujuan, pembangunan Sekolah Rakyat diharapkan mampu memperluas akses pendidikan sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah tersebut. (*)
