Mataram (NTBSatu) – Puluhan anggota dan pimpinan DPRD NTB mendadak menjalani tes urine usai Rapat Paripurna, di Kantor Gubernur NTB pada Senin, 22 Juni 2026.
Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) NTB menggelar pemeriksaan tersebut atas permintaan DPRD NTB.
Sekitar 37 anggota dan pimpinan DPRD NTB yang hadir dalam rapat mengikuti tes urine. Ketua DPRD NTB, Baiq Isvie Rupaeda, meminta seluruh anggota dewan tetap berada di ruang rapat setelah menutup sidang paripurna.
“Seluruh anggota dewan jangan dulu meninggalkan ruangan, kita akan melakukan cek urine terlebih dulu,” ujarnya.
Setelah itu, para anggota DPRD bergantian menyerahkan sampel urine kepada petugas BNNP NTB.
Kepala BNNP NTB, Brigjen Pol. Marjuki mengatakan, petugas dapat mengetahui hasil pemeriksaan dalam waktu singkat. Ia menjelaskan, warna urine setiap orang bisa berbeda karena jumlah air maupun makanan dan minuman yang mengandung pewarna yang dapat mempengaruhi warna.
“Kalau banyak minum ya semakin jernih. Sama halnya dengan makanan atau minuman yang mengandung warna,” katanya.
Marjuki menjelaskan, petugas akan menelusuri setiap hasil yang menunjukkan indikasi positif. Penelusuran itu bertujuan mengetahui obat yang sebelumnya dikonsumsi peserta pemeriksaan.
“Kalau hasil positif akan kita telusuri obat apa yang mereka minum sebelumnya itu. Belum bisa kita pastikan itu mengandung narkotika atau tidak,” katanya.
Ia menambahkan, seperti obat saraf memang mengandung narkotika dan penggunaannya diperbolehkan sesuai resep dokter.
Ia mengatakan, BNNP NTB melaksanakan tes urine berdasarkan permintaan instansi. Tahun ini DPRD NTB juga perdana mengajukan pemeriksaan tersebut. Ia juga menyebut Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Timur juga meminta BNNP NTB menggelar tes urine.
“Kalau untuk Polda sendiri tes internal saja. BNN bukan tidak bisa masuk, tetapi mereka memiliki perangkat sendiri,” ujarnya.
Kegiatan Rutin DPRD NTB
Sementara itu, Wakil Ketua III DPRD NTB, Muzihir mengatakan, tes urine seperti ini sudah menjadi kegiatan rutin yang hampir setiap tahun berlangsung di DPRD NTB.
Menurutnya, pemeriksaan tersebut memberi jaminan kepada masyarakat kalau lembaga legislatif bebas dari penyalahgunaan narkotika.
“Bagus dan menjamin legislatif itu juga bebas dari unsur-unsur narkotika. Ini bukan kegiatan menjebak. Silakan saja tiap minggu kalau BNN mampu. Kalau ada memang mencurigai,” katanya.
Muzihir menyebut, pemeriksaan kali ini berlangsung secara mendadak. Namun, ia menganggap kegiatan tersebut sebagai hal yang biasa.
“Setelah sekian tahun saya mengikuti ini, tidak pernah saya mendengar temuan begitu,” katanya.
Ia memperkirakan sekitar 40 anggota DPRD NTB mengikuti tes urine hari itu. Anggota yang tidak hadir akan mengikuti pemeriksaan secara terpisah.
“Yang ikut hari ini banyak, sekitar 40-an. Yang tidak hadir hari ini akan kita periksa terpisah. Seperti di fraksi saya, Marga tidak hadir,” tukasnya. (*)
