Mataram (NTBSatu) – Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal menegur pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang mencari keuntungan di luar margin yang pemerintah tetapkan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Ia menilai praktik itu berpotensi menurunkan kualitas makanan dan mencederai tujuan program.
Gubernur Iqbal menyampaikan pernyataan itu saat menemui massa aksi pro MBG di depan Kantor Gubernur NTB, Senin, 22 Juni 2026.
Di hadapan peserta aksi, ia menekankan seluruh pelaksana program harus mematuhi ketentuan pemerintah pusat.
Ia juga mengungkapkan, masih ada pengelola SPPG yang mencari tambahan keuntungan di luar margin resmi pemerintah. Praktik itu menurunkan kualitas bahan pangan yang mereka gunakan.
“Masih ada yang mencoba mencari margin tambahan dari bahan baku. Akhirnya ini membuat kualitas menjadi menurun,” tegasnya.
Ia meminta seluruh pelaku menghentikan praktik tersebut karena merugikan masyarakat, terutama anak-anak penerima manfaat MBG.
“Jangan berusaha mencari penghasilan tambahan di luar margin yang sudah pemerintah tetapkan,” ujarnya.
Dalam pernyataan tegasnya, Gubernur Iqbal juga meminta pelaku yang masih melakukan praktik itu untuk segera menghentikan.
“Yang tidak selama ini, Alhamdulillah. Tetapi yang melakukan ini, berhentilah lakukan. Tobat, istigfar mulai hari ini ya,” tegasnya.
Ia juga meminta pengelola SPPG mengutamakan bahan baku dari daerah sekitar, mulai dari desa, koperasi, hingga Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
“Teman-teman harus memastikan mengambil bahan-bahan dari lokal, dari desa-desa sekitarnya, dari koperasi, dari BUMDes, maksimal dari NTB,” ujarnya.
Instrumen Penggerak Ekonomi Desa
Menurutnya, pelaksanaan MBG tidak hanya fokus pada pemenuhan gizi anak, tetapi juga menjadi instrumen untuk menggerakkan ekonomi di desa.
“MBG ini bukan sekadar soal gizi, tetapi soal menggerakkan perekonomian di desa-desa. Supaya sebanyak mungkin orang merasakan manfaatnya, bukan hanya manfaat makanan, tetapi juga manfaat ekonomi bagi pedesaan,” ujarnya.
Gubernur Iqbal juga mengingatkan pengelola agar mengambil keuntungan sesuai aturan tanpa menurunkan kualitas makanan yang mereka salurkan.
Penurunan kualitas, kata dia, berdampak langsung kepada kelompok sasaran program, yaitu generasi muda yang pemerintah proyeksikan menjadi Generasi Emas 2045.
Gubernur Iqbal juga menegaskan Pemprov NTB akan meneruskan seluruh aspirasi yang mereka sampaikan kepada pemerintah pusat.
Ia menyebut Pemprov NTB berperan sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat dalam pelaksanaan program nasional.
“Kalau menurut pemerintah pusat itu sesuatu yang penting, penting juga bagi kami. Tapi aspirasi ini juga kami teruskan,” ujarnya.
Selain itu, ia kembali menekankan program MBG harus menjadi penguatan ekonomi lokal, baik melalui keterlibatan petani, koperasi, dan BUMDes sebagai pemasok utama bahan baku MBG di daerah.
“Cita-cita Presiden melalui MBG ini bukan sekadar makan bergizi, tetapi bagaimana menggerakkan ekonomi di tingkat desa,” katanya. (*)
