Sumbawa Barat (NTBSatu) – Pintu masuk wilayah Kabupaten Sumbawa Barat bakal memperketat pengawasan pergerakan wisatawan mancanegara. Seluruh turis asing wajib melangsungkan pelaporan identitas mandiri melalui pemindaian kode barcode.
Mekanisme digital ini menyasar setiap warga negara asing yang melintas dari pelabuhan hingga kawasan pemukiman desa. Langkah pengetatan ini bertujuan memetakan keberadaan turis secara presisi demi menjaga ketertiban wilayah.
Kepala Badan Kesbangpol KSB, Syaifullah, membeberkan tim teknis lapangan tengah mematangkan skema penerapan sistem tersebut. Pihaknya menyiapkan stiker kode barcode khusus pada titik-titik krusial kedatangan.
“Tim teknis saat ini mematangkan skema penerapan barcode di lapangan,” ujar Syaifullah kepada NTBSatu, Senin, 3 Agustus 2026.
Syaifullah menegaskan, pentingnya keterbukaan identitas warga asing selama beraktivitas di wilayah lokal. Pihaknya mengacu pada regulasi pengawasan orang asing untuk mencegah potensi pelanggaran izin tinggal.
“Setiap wisatawan asing wajib melaporkan identitas dan lokasi keberadaan mereka,” kata Syaifullah.
Sementara itu, penempelan stiker kode barcode akan menyasar area pelabuhan hingga desa-desa yang memiliki sebaran turis. Pengunjung cukup memindai kode tersebut menggunakan telepon pintar tanpa melewati prosedur birokrasi rumit.
“Pemasangan stiker barcode menyasar pintu kedatangan pelabuhan hingga kawasan desa,” tambah Syaifullah.
Selanjutnya, data hasil pemindaian barcode langsung terhubung menuju basis data Tim Pengawasan Orang Asing. Sinergi antarinstansi mempermudah penindakan hukum apabila menemukan wisatawan yang menyalahgunakan izin berkunjung.
“Hasil pemindaian barcode menjadi acuan Tim Pengawasan Orang Asing mengambil tindakan,” tambah Syaifullah.
Di sisi lain, pemerintah daerah melibatkan perangkat desa guna mengawasi keberadaan turis di area pemukiman warga. Pemantauan berbasis komunitas ini memastikan aktivitas wisatawan asing tetap terdeteksi dengan aman.
Dengan demikian, penerapan teknologi digital meningkatkan efektivitas pengawasan tanpa merusak kenyamanan liburan para wisatawan.
Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat optimistis skema baru ini menciptakan iklim pariwisata yang tertib dan kondusif. (*)
