Sidak Komisi IV DPRD: Guru Patungan Seragam dan Uang Saku, SMPN 18 Tetap Sepi Peminat
Mataram (NTBSatu) – Guru SMPN 18 Mataram terus berupaya menarik minat masyarakat. Mereka patungan membeli seragam sekolah untuk siswa baru, bahkan menyisihkan uang pribadi sebagai bekal bagi siswa yang datang tanpa membawa makanan.
Namun, berbagai ikhtiar itu belum mampu menambah jumlah peserta didik. Saat ini sekolah hanya memiliki 29 siswa.
Kondisi tersebut menjadi perhatian Komisi IV DPRD Kota Mataram saat menggelar inspeksi mendadak (sidak), Senin, 3 Agustus 2026.
Wakil Ketua Komisi IV Zia Urrahman bersama anggota Herman, Samsul Bahri, dan Dian Rachmawati meninjau proses belajar mengajar sekaligus berdialog dengan guru dan siswa.
Sejumlah siswa mengaku memilih SMPN 18 karena memperoleh seragam sekolah gratis. Mereka juga mengaku beberapa kali menerima uang saku dari guru ketika datang tanpa membawa bekal.
Menurut Zia Urrahman, bantuan tersebut mencerminkan kepedulian guru yang berusaha mempertahankan keberlangsungan sekolah meski menghadapi keterbatasan.
“Guru-guru sudah berbuat luar biasa. Mereka patungan memberikan seragam gratis, bahkan membantu uang saku siswa yang tidak membawa bekal. Tetapi upaya itu ternyata belum mampu meningkatkan jumlah peserta didik secara signifikan,” ujarnya.
Minim Fasilitas dan Dana BOS
Saat ini SMPN 18 menampung 29 siswa, terdiri atas 11 siswa kelas VII, tujuh siswa kelas VIII, dan 11 siswa kelas IX. Zia menilai, kondisi tersebut tidak boleh terus berlarut karena dapat memengaruhi keberlangsungan sekolah.
“Kami meminta Dinas Pendidikan segera menyusun langkah konkret agar sekolah ini kembali memiliki daya tarik. Jangan sampai perjuangan para guru yang sudah berkorban dengan kemampuan sendiri tidak mendapat dukungan yang memadai,” tegasnya.
Selain jumlah siswa yang minim, Komisi IV juga menyoroti kondisi sarana belajar. Herman mengatakan sejumlah jendela ruang kelas rusak, sementara meja dan kursi belajar sudah tidak layak pakai.
“Kami melihat banyak jendela kelas rusak, meja belajar siswa juga sudah tidak layak. Padahal sekolah ini memiliki lahan yang cukup luas dan berpotensi untuk dikembangkan. Ini perlu menjadi perhatian serius pemerintah,” katanya.
Menurut Herman, persoalan SMPN 18 tidak hanya berkaitan dengan krisis murid. Pemerintah juga perlu membenahi manajemen sekolah, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta memperbaiki sarana dan prasarana agar kepercayaan masyarakat kembali tumbuh.
Wakil Kepala SMPN 18 Mataram, Adi Sanjaya, mengatakan jumlah siswa yang sedikit ikut memengaruhi besaran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Anggaran yang terbatas membuat sekolah kesulitan memenuhi berbagai kebutuhan operasional. Selain itu, para guru juga kerap menghadapi keterlambatan pencairan tunjangan sertifikasi.
“Kami memang tetap menerima sertifikasi karena guru di sini berstatus guru tunggal. Tetapi setelah sekolah-sekolah besar dinyatakan valid, kami masih harus menunggu sekitar satu sampai dua minggu lagi baru data kami dinyatakan valid dan sertifikasi bisa dicairkan,” ungkap Adi.
Komisi IV berharap Dinas Pendidikan Kota Mataram segera menghadirkan solusi yang terukur agar SMPN 18 kembali diminati masyarakat. Tanpa langkah nyata, sekolah tersebut akan semakin sulit bersaing dengan sekolah lain.
Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram, Yusuf, memastikan pihaknya tengah menyiapkan transformasi SMPN 18 menjadi sekolah unggulan.
Tim khusus kini menyusun konsep dan spesifikasi yang akan menjadi keunggulan sekolah tersebut. Rencana itu kembali mengemuka setelah penerimaan murid baru tahun ajaran 2026 hanya menghasilkan 15 siswa baru.
Kondisi tersebut mendorong pemerintah melakukan intervensi melalui peningkatan kualitas pembelajaran dan pembenahan manajemen sekolah.
“Kita akan ubah sekolah itu menjadi sekolah unggulan. Ada tim yang akan memikirkannya,” ujar Yusuf. (*)
