Mataram (NTBSatu) – DPRD NTB menyoroti raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diperoleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB secara berturut-turut. Dewan mengingatkan, capaian administratif tersebut tidak boleh membuat Pemprov menutup mata terhadap persoalan keuangan lainnya.
Sorotan tersebut muncul setelah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) NTB melonjak hingga Rp431,01 miliar pada 2025. Angka itu naik Rp263,34 miliar atau 157,05 persen daripada 2024 yang sebesar Rp167,67 miliar.
Wakil Ketua DPRD NTB, Muzihir menilai, opini WTP tidak otomatis mencerminkan keberhasilan pembangunan maupun kualitas belanja daerah.
“Jadi jangan bangga sama WTP. WTP itu hal lumrah itu, biasa saja. Ini hanya penilaian administratif bahwa sudah terlaksana sesuai administrasi,” ujarnya kepada wartawan, Senin, 22 Juni 2026.
Menurutnya, WTP hanya menunjukkan laporan keuangan tersusun sesuai standar akuntansi pemerintah. Namun, efektivitas penggunaan anggaran harus terukur dari manfaat yang masyarakat rasakan. “Tetapi kalau kinerja belum tentu. Kelihatan dari SiLPA yang banyak sekali,” katanya.
Muzihir juga menilai, tingginya SiLPA menunjukkan pola lama yang terus berulang dalam pengelolaan anggaran daerah di NTB. Salah satu kekurangan yang sering terjadi dalam pola tersebut adalah lambatnya penyelesaian proyek.
Sehingga, ia mempertanyakan lambatnya pelaksanaan proyek Pemprov NTB yang kerap menumpuk pada akhir tahun anggaran. “Kenapa dia harus kerja di akhir tahun? Kenapa tidak bisa mulai bulan awal?,” sindirnya.
Menurutnya, banyak proyek baru berjalan ketika tahun anggaran hampir berakhir. Akibatnya, pelaksanaan pekerjaan menjadi tergesa-gesa dan sulit terkontrol.
“Pelaksanaan Desember, ujung-ujungnya susah dieksekusi atau terpaksa dieksekusi,” katanya.
SiLPA Jadi Catatan
Kritik DPRD muncul di tengah apresiasi atas keberhasilan Pemprov NTB mempertahankan opini WTP ke-15 berturut-turut.
Sebelumnya, Ketua BPK RI, Isma Yatun menyebut, Pemprov NTB berhasil memperbaiki tata kelola keuangan, termasuk menyelesaikan persoalan utang RSUD dan pembenahan sektor pendidikan.
Bagi Muzihir, capaian WTP tidak boleh membuat pemerintah terlena. Ia mengingatkan, keberhasilan administrasi harus berjalan seiring dengan kemampuan mengeksekusi program pembangunan.
“Kalau SiLPA masih tinggi, berarti ada yang tidak berjalan sebagaimana mestinya,” ujarnya.
Menurutnya, dana ratusan miliar yang mengendap di kas daerah seharusnya dapat segera mereka konversi menjadi program pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat.
Muzihir juga menyinggung risiko proyek yang pengerjaannya menjelang tutup tahun anggaran. Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi memunculkan persoalan baru dalam pelaksanaan pekerjaan.
“Barang yang belum jadi, mereka bilang sudah jadi. Akhirnya mereka bayar atau tidak terbayar sama sekali,” katanya.
Ia menilai, pola tersebut perlu menjadi perhatian serius pemerintah daerah, sebab dampaknya bukan hanya pada laporan keuangan, tetapi juga kualitas pembangunan. (*)
