Mataram (NTBSatu) – Rentetan aksi kekerasan remaja yang memuncak pada pembacokan maut di Jalan Udayana memaksa Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram mengambil langkah ekstra.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Mataram, Zuhhad menyampaikan, pihaknya telah menyiapkan pertemuan koordinasi melibatkan sekitar 350 pemangku kepentingan. Guna menyamakan pemahaman sekaligus memperkuat sistem perlindungan anak.
Peserta mencakup kepala sekolah se-Kota Mataram, pimpinan pondok pesantren, aparat kepolisian, hingga kepala lingkungan.
“Target kami sekitar 350 peserta hadir. Kegiatan ini menyamakan persepsi mengenai upaya pencegahan serta penanganan kekerasan lingkungan pendidikan maupun masyarakat,” ujarnya, Minggu, 1 November 2026.
Fokus pembahasan meliputi kekerasan anak lingkungan sekolah dan pondok pesantren, kenakalan remaja, serta aktivitas geng motor berpotensi memicu kriminalitas.
Zuhhad menegaskan, pertemuan ini merupakan bentuk respons cepat serta langkah antisipatif pemerintah daerah menyusul beberapa kejadian belakangan ini. Kendati demikian, kegiatan tersebut bukan menandakan Kota Mataram berada kondisi darurat.
“Bukan karena kondisi Mataram gawat, melainkan langkah pencegahan agar kasus serupa tidak terulang. Kami menyikapi kejadian lalu lewat aksi nyata,” tegasnya.
Mengenai proses hukum 13 orang terduga pelaku aksi geng motor pemicu meninggalnya seorang siswa SMP, Zuhhad menyerahkan sepenuhnya penanganan kepada aparat penegak hukum. DP3A memfokuskan peran pada fasilitasi perlindungan anak serta pencegahan sosial, termasuk anak berhadapan hukum.
“Sinergi berkelanjutan lintas sektor ini membentuk pengawasan, perlindungan, serta pembinaan anak secara terpadu,” tambah Zuhhad.
Puskesmas Butuh Psikolog Klinis
Sementara itu, Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Mataram, Nyanyu Ernawati menilai, berbagai persoalan remaja saat ini membuat kebutuhan tenaga psikolog semakin mendesak. Kehadiran psikolog pada fasilitas kesehatan tingkat pertama mempercepat penanganan sebelum masalah berkembang luas.
“Berbagai persoalan Kota Mataram saat ini membutuhkan tenaga psikolog klinis seluruh lini. Banyak pihak, termasuk anak-anak, memerlukan pendampingan,” ujar Nyanyu, Minggu, 1 November 2026.
Ia mengungkapkan penanganan kasus selama ini kerap terkendala keterbatasan anggaran. DPRD bersama Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kota Mataram beberapa kali mengandalkan bantuan sukarela akademisi Universitas Mataram (Unram), termasuk Puji Arohman beserta tim.
Nyanyu berharap, tiap Puskesmas Kota Mataram memiliki psikolog klinis sendiri. Anak-anak yang menghadapi persoalan psikologis maupun sosial bisa memperoleh pendampingan cepat tanpa bergantung bantuan luar.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Mataram, dr. H. Emirald Isfihan, menyebut integrasi layanan kesehatan mental menjadi bagian program transformasi layanan primer yang sedang berjalan.
“Layanan kesehatan mental seluruh Puskesmas sebenarnya sudah mempunyai programmer kesehatan jiwa. Ke depannya, arah kebijakan menyediakannya tenaga psikolog klinis Puskesmas,” terang Emirald. (*)
