Mataram (NTBSatu) – Penindakan hukum maupun pengawasan ketat dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai belum cukup untuk mengikis habis perilaku koruptif.
Gubernur NTB, H. Lalu Muhammad Iqbal menegaskan, benteng paling efektif untuk menahan niat korupsi berakar dari pengawasan melekat di tingkat keluarga.
Menuru Iqbal, krisis moral dan kebiasaan masyarakat terhadap tindakan korupsi terjadi karena melonggarnya kontrol internal dalam rumah tangga.
Ia menekankan, pengawasan dari orang terdekat merupakan garis pertahanan utama sebelum seseorang terjerumus dalam tindakan melanggar hukum.
“Semua persoalan sosial di masyarakat, termasuk makin terbiasanya orang dengan tindakan koruptif, muncul karena hilangnya nilai-nilai keluarga,” ujarnya, Kamis 8 Okotober 2026.
Cegah dari Hulu
Iqbal menjelaskan, strategi pencegahan korupsi harus menyasar hulu permasalahan, yakni kesadaran individu dan saring internal keluarga.
Ia mengatakan, regulasi formal dan sanksi hukum dari lembaga penegak hukum hanyalah instrumen luar yang bekerja di hilir ketika pelanggaran sudah atau sedang terjadi.
Ia juga menyoroti pergeseran nilai dalam rumah tangga modern, di mana tuntutan gaya hidup kerap memicu kompromi terhadap integritas. Menurutnya, keluarga bertindak sebagai pengingat utama agar pencari nafkah membawa pulang rezeki halal.
Kata Iqbal, tekanan ekonomi dan dorongan materialistis kerap mengabaikan dari mana sumber uang tersebut diperoleh.
“Lingkar pertahanan pertama adalah diri sendiri untuk tidak melakukan hal buruk. Kedua adalah keluarga. Anggota keluarga sendirilah yang paling efektif menjaga satu sama lain dari tindakan koruptif,” jelasnya.
Pemprov NTB mendorong gerakan penguatan nilai keluarga dan budaya saling mengingatkan demi membangun benteng antikorupsi yang kokoh dari dalam rumah tangga. (*)
