Mataram (NTBSatu) – Inspektorat NTB membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pendamping untuk mengawal pelaksanaan Program Desa Berdaya yang menjadi program prioritas Pemprov NTB.
Inspektur NTB, Budi Herman mengatakan, pihaknya menyiapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Surat Perintah, dan Surat Keputusan (SK) Inspektur untuk pengawalan program tersebut.
“Kami memposisikan diri masuk sebagai Satgas Pendamping,” kata Budi Herman dalam siniar NTBSatu, pada Selasa, 11 Agustus 2026.
Budi mengatakan, langkah itu ia siapkan sebelum pemerintah meluncurkan Program Desa Berdaya. Ia juga telah berkomunikasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) NTB serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) NTB.
Menurutnya, Inspektorat tetap mengawal program meski pemerintah sudah menyiapkan pendamping desa.
Inspektorat juga telah menyusun kajian, analisis, dan masukan kepada pimpinan dalam hal ini Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal terkait mekanisme pengawalan program.
“Alhamdulillah, kami berkolaborasi dengan BPKP, Bappeda, dan OPD pengampu,” ujarnya.
Ia mengatakan, Gubernur Iqbal menekankan pentingnya orkestrasi, kolaborasi, dan sinergi seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) serta elemen masyarakat.
Menurutnya, keberhasilan Desa Berdaya tidak hanya bergantung pada satu OPD karena program tersebut melibatkan sejumlah instansi.
“Ini adalah gawe besar kita bersama, dan Inspektorat siap 1000 persen untuk mengawal,” katanya.
Budi mengatakan, keberhasilan program juga akan melihat dampak serta kolaborasi antar-OPD. Pemerintah tidak cukup hanya melihat perubahan kondisi penerima manfaat secara individu.
Ia mencontohkan, keberhasilan program tidak sekadar melihat masyarakat yang sebelumnya menganggur kemudian memperoleh pekerjaan. Dampak yang lebih luas juga menjadi perhatian dalam pengawalan program.
“Kolaborasi antar-OPD itu termasuk indikator bagaimana kita rembuk untuk mengawal program ini,” ujarnya.
Menurut Budi, sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) juga menunjukkan ketertarikan terhadap Program Desa Berdaya dengan menawarkan bantuan.
Anggaran Rp12 Miliar
Budi mengatakan, pelaksanaan Program Desa Berdaya saat ini berjalan secara paralel. Berdasarkan data Bappeda NTB yang ia terima, pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp11-12 miliar untuk puluhan desa.
“Anggaran yang sudah disiapkan itu kurang lebih Rp11-12 miliar untuk beberapa puluhan desa,” katanya.
Dengan demikian, ia juga menyampaikan sejumlah desa mulai menunjukkan progres sesuai tahapan program. Sektor peternakan dan pertanian, misalnya, mulai menjalankan kegiatan masing-masing.
Budi berharap pelaksanaan awal di beberapa desa dapat menjadi contoh bagi desa lain. Ia juga meminta pemerintah dapat mempelajari kendala dari pelaksanaan awal untuk memperbaiki pelaksanaan pada desa berikutnya.
“Kita belajar dari satu atau dua desa, dari situ kita bisa lihat apa kelemahan dan kendalanya,” ujarnya.
Menurut Budi, pelaksanaan program perlu berjalan segera karena desa lain juga menunggu. Ia menilai pemerintah tidak akan mengetahui celah persoalan jika tidak mulai menjalankan program.
Budi mengatakan masyarakat menunjukkan antusiasme tinggi karena Program Desa Berdaya membantu menangani kebutuhan yang sebelumnya belum tersentuh Pemprov NTB.
Namun, ia mengingatkan seluruh pihak agar memperhatikan aspek pengawasan karena nilai anggaran program cukup besar.
Ia mencontohkan, dalam temuan laporannya, ada kepala desa yang meminta pengadaan sapi, tetapi permintaan tersebut tidak sesuai dengan peruntukan program.
“Jangan seperti, kalau peruntukannya A ya A, jika B ya B,” katanya.
Budi menilai perubahan pola pikir dan kebiasaan masyarakat menjadi salah satu tantangan dalam pelaksanaan program yang mengusung pendekatan reformatif dan tematik.
Karena itu, ia meminta para pendamping menghadapi proses tersebut dengan kesabaran agar program berjalan sesuai tujuan.
Program Prioritas Jadi Atensi
Selain itu, Budi menegaskan Inspektorat tidak hanya mengawal Desa Berdaya. Seluruh program prioritas Pemprov NTB juga menjadi perhatian utama lembaga pengawasan tersebut.
Ia merinci, program ketahanan pangan, pariwisata, dan ekonomi masuk dalam fokus pengawasan Inspektorat. Sementara program rutin OPD tetap berjalan sesuai program kerja Inspektorat.
“Semuanya. Semua program prioritas menjadi atensi utama,” ujarnya.
Menurut Budi, Inspektorat tetap menjalankan pengawasan terhadap program reguler. Namun, keberadaan program prioritas membuat lembaganya lebih dulu memusatkan perhatian pada program tersebut.
“Program reguler tetap jalan, namun fokus kita memantau yang prioritas ini,” pungkasnya. (*)
