Kota Bima (NTBSatu) – Pemerintah Kota (Pemkot) Bima memperketat pengawasan dan validasi data guna memastikan warganya tak sekadar terdaftar. Tetapi benar-benar bisa menggunakan layanan kesehatan secara gratis.
Pemkot Bima menargetkan tingkat keaktifan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) naik melampaui 90 persen tahun ini.
Saat ini, cakupan kepesertaan JKN di Kota Bima memang telah menembus angka di atas 98 persen, tetapi tingkat keaktifannya baru menyentuh 87 persen. Selisih angka inilah yang kini menjadi fokus intervensi Pemkot Bima bersama BPJS Kesehatan.
Sekretaris Daerah Kota Bima, H. Muhammad Fakhrunraji menegaskan, kepemilikan kartu JKN menjadi tidak berguna jika statusnya nonaktif saat warga mendadak jatuh sakit.
Oleh karena itu, Pemkot Bima menginstruksikan dinas-dinas terkait. Mulai dari Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, hingga Dinas Dukcapil, untuk memperkuat integrasi data masyarakat dan menyelesaikan hambatan pembayaran iuran di lapangan.
“Cakupan kepesertaan yang tinggi akan kita selaraskan dengan tingkat keaktifan yang tinggi pula. Karena tujuan utama program ini adalah memastikan masyarakat mendapatkan perlindungan dan akses pelayanan kesehatan,” tegas Fakhrunraji saat dikonfirmasi NTBSatu, Rabu, 9 September 2026.
Ia menambahkan, pengelolaan JKN membutuhkan komitmen lintas sektor. Tujuannya agar kendala yang masyarakat hadapi di rumah sakit maupun puskesmas bisa langsung terurai.
“Kami, Pemkot Bima berkomitmen untuk terus dukung penyelenggaraan JKN ini. Seperti yang disampaikan dalam rapat, harapannya ke depan tingkat keaktifan peserta dapat meningkat di atas 90 persen. Sehingga Kota Bima dapat meraih capaian UHC yang lebih baik,” pungkasnya.
Apresiasi dari BPJS Kesehatan Bima
Sebelumnya, Kepala Cabang BPJS Kesehatan Bima, I Gusti Ngurah Arie Mayanugraha, telah mengapresiasi langkah tersebut dalam Rapat Forum Komunikasi dan Kemitraan JKN Kota Bima.
Menurutnya, pembenahan kualitas keaktifan peserta ini akan membawa Kota Bima meraih penghargaan Universal Health Coverage (UHC). Sehingga bisa melangkah ke tingkat yang lebih tinggi.
“Kami berharap tahun ini semoga Kota Bima dapat memperoleh penghargaan Universal Health Coverage, tidak hanya di tingkat madya,” ujar Arie.
Melalui forum ini, Pemkot Bima dan BPJS Kesehatan bersepakat memangkas birokrasi data kepesertaan serta meningkatkan pengawasan terhadap fasilitas kesehatan agar mutu layanan bagi warga tetap optimal. (*)
