Belasan Hektare Lahan Padi di Desa Ungga Terdampak Kekeringan, Petani Terancam Gagal Panen
Lombok Tengah (NTBSatu) – Kekeringan mulai mengancam sektor pertanian di Kabupaten Lombok Tengah. Di Desa Ungga, Kecamatan Praya Barat Daya, seluas 11 hektare lahan tanaman padi warga terdampak kekeringan.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pertanian Lombok Tengah, Zainal Arifin mengatakan, hingga Rabu, 9 September 2026, Ungga menjadi satu-satunya wilayah yang melaporkan dampak kekeringan pada tanaman padi.
“Baru yang di Ungga saja yang ada laporannya kalau padi,” kata Zainal kepada NTBSatu,
Meski mulai terdampak, Zainal belum menyebut tanaman tersebut gagal panen. Menurutnya, kondisi tanaman harus melalui beberapa tahapan penilaian sebelum pemerintah menetapkan status puso atau gagal panen.
Ia menyebut, kondisi tanaman saat ini masih dalam tahap terancam. Penilaian nantinya mencakup tingkat kerusakan ringan, sedang hingga berat.
“Tidak bisa langsung kita katakan gagal. Ada tahapannya,” ujarnya.
Zainal menjelaskan, kekeringan berpotensi menurunkan produksi padi. Karena itu, pihaknya akan berkoordinasi dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) dan Dinas Pekerjaan Umum untuk memastikan ketersediaan air bagi lahan pertanian.
Debit Air Bendungan jadi Kendala
Menurut Zainal, kondisi debit air bendungan yang menurun menjadi salah satu kendala. Pengelola bendungan sebelumnya hanya berani membuka sekitar 800 karena khawatir elevasi air terus turun.
“Kita berharap BWS berani mendorong untuk kecukupan air,” katanya.
Sementara itu, kondisi tanaman jagung di sejumlah wilayah masih relatif baik. Zainal menyebut pertumbuhan jagung di Desa Jelantik masih bagus meski petani menghadapi kondisi kering.
Untuk musim tanam ketiga (MT 3), pemerintah menargetkan sekitar 2.600 hektare lahan. Zainal mengatakan jagung masih mampu bertahan pada kondisi minim air, meski hasil produksinya berpotensi tidak maksimal.
“Jagung ini tanaman yang tidak terlalu membutuhkan air. Tapi pada umur satu atau dua bulan, kalau kekurangan air, produksinya tidak akan maksimal,” jelasnya.
Zainal juga menyebut hasil rapat bersama BWS NTB membahas ancaman kemarau panjang yang diperkirakan berlangsung hingga 2026-2027. Kondisi tersebut membuat pengelolaan air menjadi penting untuk menjaga produksi pertanian dan mendukung swasembada pangan. (*)
