Mataram (NTBSatu) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB menggandeng Yayasan Masyarakat dan Perikanan Indonesia (MDPI) bersama enam mitra strategis untuk memperkuat tata kelola perikanan berbasis kolaborasi.
Langkah ini bertujuan menjaga keberlanjutan sumber daya ikan di perairan NTB.
Komitmen tersebut mengemuka dalam Pertemuan Tahunan Komite Pengelolaan Bersama Perikanan (KPBP) 2026. Acara tersebut menghadirkan 107 pemangku kepentingan sektor perikanan NTB, di Hotel Aston Inn Mataram, pada Selasa, 30 Juni 2026.
Fokus pembahasan yakni pada penguatan koordinasi lintas sektor. Mulai dari pemantauan data perikanan, perlindungan satwa laut dilindungi, peningkatan kesejahteraan nelayan, hingga perbaikan kualitas komoditas perikanan.
Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, dalam sambutannya mengajak organisasi masyarakat sipil dan kalangan akademisi memperkuat kolaborasi untuk melengkapi data perikanan sebagai dasar penyusunan kebijakan.
“Kami ingin bergandengan tangan, bekerjasama, dan berkolaborasi dengan organisasi masyarakat sipil dan akademisi. Hal ini untuk mengisi kekosongan data yang penting untuk perumusan kebijakan,” katanya.
Gubernur Iqbal juga mengarahkan anggota KPBP agar memfokuskan kerja tahun ini pada pembangunan mekanisme pengelolaan perikanan yang lebih presisi.
Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Syahril Abd. Raup, menilai KPBP mampu menjembatani koordinasi kebijakan antara pemerintah pusat dan pelaku perikanan.
“Pertemuan ini sangat bermanfaat untuk saling bertukar umpan balik. Di tingkat nasional, pertemuan seperti ini sudah mewadahi kesepakatan relaksasi kebijakan Penangkapan Ikan Terukur,” katanya.
Ia menambahkan, hal tersebut membantu Kementerian dapat bertemu secara langsung dengan pelaku-pelaku perikanan di tingkat hulu.
Ubah Pendekatan Pengelolaan
Sementara itu, Direktur MDPI, Yasmine Simbolon, mengatakan karakteristik perikanan NTB yang bersifat tropis membuat berbagai spesies saling berinteraksi.
Karena itu, KPBP mengubah pendekatan pengelolaan. Semula berfokus pada komoditas tuna, cakalang, dan tongkol menjadi pengelolaan berbasis ekosistem.
“KPBP yang awalnya hanya berfokus kepada tata kelola spesies tuna, kini bergeser ke pendekatan tata kelola berbasis ekosistem yang kolaboratif,” ujarnya.
Yasmine menjelaskan, KPBP menjadi wadah yang mempertemukan pemerintah, akademisi, organisasi masyarakat sipil, pelaku industri, dan asosiasi nelayan kecil dalam posisi yang setara untuk menyusun langkah menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan.
“Kami KPBP akan menyerahkan laporan hasil kerja kepada Gubernur NTB, untuk melengkapi profil kelautan dan perikanan daerah,” katanya.
Ia mengatakan, Komite juga akan membawa rumusan aksi hasil pertemuan tersebut ke forum Unit Pengelola Perikanan-Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (UPP-WPNRI). Hal ini sebagai referensi penyusunan kebijakan perikanan di tingkat nasional.
Pemprov NTB menjalankan kolaborasi tersebut bersama enam mitra strategis, yakni Wildlife Conservation Society (WCS), AP2HI, FIP2B NTB, Lembaga Juang Ruang Lestari (JARI), Kebersamaan untuk Lautan (KUL), dan Konservasi Indonesia.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Iqbal menyerahkan dokumen Pas Kecil dan e-BKP kepada nelayan skala kecil. (*)
