Lombok Tengah (NTBSatu) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Tengah sedang menyiapkan rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUPA) untuk APBD Perubahan 2026.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lombok Tengah, Taufikurahman Pua Note, mengatakan struktur APBD Perubahan 2026 dirancang tetap berimbang. Artinya, pemerintah daerah tidak memproyeksikan adanya defisit maupun surplus.
“Kalau dalam strukturnya kita berimbang, tidak ada defisit, tidak ada surplus,” jelasnya kepada NTBSatu, Rabu 12 Agustus 2026.
Meski demikian, Pemkab Lombok Tengah mencatat adanya potensi penurunan pendapatan daerah. BPKAD menemukan kontraksi pada dua sumber pendapatan yang sebelumnya masuk dalam target APBD.
Retribusi dan Pendapatan PT Amman Turun
Taufikurahman menjelaskan, pihaknya melakukan prognosis terhadap potensi pendapatan sebelum menyusun APBD Perubahan. Hasilnya, target penerimaan retribusi diperkirakan tidak tercapai hingga akhir 2026.
Karena itu, pemerintah akan menyesuaikan target tersebut dengan angka yang lebih realistis.
“Diperkirakan sampai akhir tahun retribusi tersebut tidak akan tercapai. Maka kita melakukan penyesuaian, menetapkan angka yang lebih realistis,” ujarnya.
Kontraksi juga terjadi pada komponen lain-lain pendapatan daerah yang sah, khususnya penerimaan yang bersumber dari PT Amman.
Menurutnya, pemerintah sebelumnya menargetkan penerimaan sebesar Rp26 miliar dari sumber tersebut. Namun, realisasi yang masuk hingga kini baru sekitar Rp8 miliar.
“Dari target Rp26 miliar yang terealisasi cuma Rp8 miliar,” katanya.
Kondisi tersebut membuat Pemkab Lombok Tengah harus menghitung ulang proyeksi pendapatan sekaligus menyesuaikan belanja dalam APBD Perubahan.
PAD dan SiLPA Jadi Penopang
Meski terdapat penurunan pada sejumlah sumber pendapatan, Taufikurahman menyebut pemerintah masih memiliki peluang menambah penerimaan dari sumber lain.
Peluang tersebut berasal dari peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta penerimaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA).
Dengan potensi tersebut, belanja daerah dalam APBD Perubahan 2026 justru masih berpeluang mengalami penambahan.
“Dengan kita masih punya potensi untuk menaikkan lagi pendapatan dari sisi PAD maupun dari penerimaan SiLPA, sehingga insyaallah dari sisi belanja tetap malah akan ada penambahan,” jelasnya.
Tambahan belanja tersebut akan diarahkan untuk sejumlah program prioritas daerah yang bisa segera dikerjakan. Salah satunya percepatan pembangunan dan perbaikan jalan.
Selain itu, pemerintah juga akan memenuhi kebutuhan anggaran untuk Universal Health Coverage (UHC) atau jaminan kesehatan semesta.
“Kita masih belum tersedia anggaran untuk pembayaran UHC. Itu kita penuhi semua nanti dan insyaallah asumsi pendapatannya sudah ada,” ungkapnya. (*)
