Mataram (NTBSatu) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) memperkuat ekonomi masyarakat sebagai strategi mencegah Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
Langkah ini menyasar calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang kerap menghadapi persoalan pembiayaan sebelum berangkat bekerja ke luar negeri.
Sebagai informasi, NTB menjadi daerah penyumbang PMI terbesar keempat secara nasional. Tingginya jumlah pekerja migran menjadi tantangan bagi pemerintah, terutama karena sebagian calon PMI masih mengandalkan pinjaman rentenir.
Kondisi tersebut dapat membuat pekerja pulang tanpa aset karena penghasilan habis untuk membayar utang.
Oleh karena itu, Pemprov NTB menghadirkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) PMI melalui Bank NTB. Program ini memberi akses pembiayaan bagi calon PMI sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap rentenir.
Atur Pengelolaan Gaji PMI
Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal mengatakan, persoalan TPPO berkaitan erat dengan kemiskinan. Karena itu, pemerintah memperkuat pencegahan melalui kebijakan ekonomi.
Selain KUR PMI, Pemprov NTB menggandeng Maybank untuk menjalankan skema wealth management. Melalui fasilitas standing order, PMI dapat mengatur gaji secara terencana untuk kebutuhan keluarga, tabungan, cicilan, dan pembelian aset.
“Dulu problem kita adalah tidak ada yang bergerak serius di sektor pencegahan, sehingga penanganannya selalu bersifat kuratif. Melalui KUR PMI dan skema wealth management, kita ingin memastikan pekerja migran tidak lagi berangkat miskin dan pulang miskin. Tetapi memiliki perencanaan finansial serta aset yang jelas saat kembali ke Tanah Air,” ujarnya, Rabu, 12 Agustus 2026.
Pemprov NTB juga memberi perhatian kepada anak-anak PMI. Iqbal menyebut, kondisi anak yang tumbuh tanpa orang tua dapat membentuk kelompok social orphans yang rentan terhadap eksploitasi.
Pemprov NTB menggandeng Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Sosial untuk membangun Sekolah Rakyat. Program tersebut memberikan pendidikan gratis bagi anak pekerja migran. Pengasuh juga membantu menjaga komunikasi anak dengan orang tua melalui video call.
Selain anak PMI, pemerintah menyiapkan jaminan sosial seumur hidup bagi lansia tanpa keterampilan yang mengasuh cucu. Kebijakan tersebut menyasar kelompok masyarakat yang rentan mengalami kemiskinan ekstrem.
Pemprov NTB juga mengupayakan pembangunan rumah aman terpadu bersama unit PPA-PPO, Kepolisian, dan Dinas Sosial untuk memberikan perlindungan fisik serta psikologis bagi korban TPPO.
“Kita juga mengupayakan pembangunan gedung rumah aman terpadu. Pemprov NTB bekerja sama dengan unit PPA-PPO, Kepolisian, dan Dinas Sosial. Gedung ini memberikan perlindungan fisik serta psikologis bagi korban TPPO. Pemprov NTB menargetkan pengentasan kemiskinan ekstrem hingga nol persen pada 2029,” tutupnya. (Japriani)
