Respons Penolakan Nelayan, Pemkab Lombok Tengah Pastikan Sosialisasi Proyek Seaplane Batujai
Lombok Tengah (NTBSatu) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Tengah memastikan akan menggelar sosialisasi kepada masyarakat terkait rencana pembangunan seaplane hub di kawasan Bendungan Batujai.
Langkah itu menjadi respons atas deklarasi penolakan yang sebelumnya muncul dari nelayan dan warga sekitar bendungan.
Wakil Bupati Lombok Tengah, M. Nursiah, mengatakan pemerintah memahami kekhawatiran masyarakat, terutama soal potensi terganggunya mata pencaharian nelayan. Karena itu, pemerintah lebih dulu menyiapkan Feasibility Study (FS) atau studi kelayakan sebelum proyek berjalan.
“Setiap investasi melalui FS. Banyak aspek yang dikaji, termasuk dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan,” kata Nursiah kepada NTBSatu beberapa waktu lalu.
Menurutnya, pemerintah akan menampung setiap aspirasi warga sebagai bagian dari proses penyusunan studi kelayakan. Dengan begitu, hasil kajian tidak hanya melihat aspek teknis, tetapi juga memperhatikan kondisi sosial masyarakat.
“Respons masyarakat harus kita terima. Aspirasi dari awal seperti ini bisa menjadi salah satu kajian dalam FS,” ujarnya.
Sosialisasi Menyusul Hasil Kajian
Selanjutnya, pemerintah akan menjelaskan hasil studi kelayakan kepada masyarakat apabila proyek memenuhi seluruh persyaratan. Nursiah menilai sosialisasi menjadi langkah penting agar warga memahami rencana pembangunan secara utuh.
“Kalau FS menyatakan layak, kita berkewajiban menjelaskan kepada masyarakat. Butuh sosialisasi dan penjelasan teknis dari ahlinya,” katanya.
Selain itu, ia mengungkapkan rencana pembangunan seaplane di Bendungan Batujai sudah mendapat perhatian pemerintah pusat. Sebelumnya, Menteri Perhubungan bersama investor asal Belanda, Gubernur NTB, dan Bupati Lombok Tengah sempat meninjau lokasi tersebut.
Menurut Nursiah, rombongan menilai Bendungan Batujai layak menjadi lokasi pengembangan seaplane. Sementara itu, investor menangani aspek teknis, sedangkan pemerintah pusat bersama pemerintah provinsi mengurus proses perizinan.
“Tahun ini harapannya mulai tahap persiapan, seperti penyusunan desain. Kami berharap proyek ini berjalan sesuai perencanaan dengan dukungan Kementerian Perhubungan dan pemerintah provinsi,” ucapnya.
Nelayan Minta Kejelasan
Sebelumnya, puluhan nelayan dan masyarakat dari sejumlah dusun di sekitar Bendungan Batujai menggelar deklarasi penolakan terhadap rencana pembangunan seaplane hub. Mereka mengaku belum pernah menerima sosialisasi resmi mengenai proyek tersebut.
Ketua Kelompok Nelayan Karang Baru Barat Pade Genem, Beni Kusfandi, menegaskan masyarakat tidak menolak pembangunan secara mutlak. Namun, mereka meminta pemerintah lebih dulu menjelaskan dampak proyek terhadap aktivitas nelayan.
“Yang kami pikirkan bagaimana nasib mata pencaharian para nelayan kalau pembangunan itu berjalan,” katanya.
Sementara itu, warga sekitar Akbar Tanjung meminta pemerintah, Balai Wilayah Sungai (BWS), dan pihak pengembang segera membuka ruang dialog. Menurutnya, masyarakat membutuhkan kepastian mengenai dampak pembangunan, peluang kerja, serta solusi apabila aktivitas penangkapan ikan terdampak.
“Kami tidak menolak pembangunan. Kami hanya ingin tahu seperti apa rencananya, apa dampaknya bagi masyarakat, dan solusi dari pemerintah. Duduk bersama itu yang kami harapkan,” tutupnya. (*)
