Mataram (NTBSatu) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) saat fenomena El Nino.
Wakil Gubernur NTB, Hj. Dinda Dhamayanti Putri atau Umi Dinda mengatakan, pemerintah pusat meminta daerah mengantisipasi kemunculan titik kebakaran baru.
“Yang terdata spot-nya baru di Rinjani, tapi sejauh ini sudah tertangani. Jadi disuruh mengantisipasi jangan sampai muncul spot-spot baru,” kata Umi Dinda, sapaan akrabnya, Senin, 10 Agustus 2026.
Umi Dinda mengatakan, pemerintah pusat menetapkan enam provinsi sebagai wilayah prioritas penanganan karhutla, yakni tiga provinsi di Sumatera dan tiga provinsi di Kalimantan.
Sementara, NTB belum masuk daftar enam provinsi prioritas tersebut. Namun, pemerintah tetap meminta daerah memperkuat pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran.
“Sementara itu dulu, katanya. Ada di wilayah kota, tapi perluasannya belum terlalu,” ujarnya.
Untuk mengantisipasi karhutla, pemerintah daerah memperkuat koordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
Ia mengatakan, pemerintah juga perlu memastikan kesiapan sarana prasarana serta petugas lapangan. Daerah dengan keterbatasan sarana dapat berkoordinasi dengan BNPB pusat.
“Pencegahannya, kesiapsiagaan, pemerintah daerah berkoordinasi dengan BNPB dan TNI-Polri. Sarana prasarana, petugas di lapangan,” katanya.
Mantan Bupati Bima dua periode ini juga mengingatkan pemerintah daerah tetap mewaspadai El Nino karena pemerintah pusat memprediksi fenomena tersebut mencapai puncak hingga Oktober.
“Kita harus mewaspadai karena El Nino ini diprediksi puncaknya sampai dengan bulan Oktober,” kata Umi Dinda.
Terpisah, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) NTB, H. Didik Mahmud Gunawan Hadi mengatakan, pemerintah pusat meminta daerah mengutamakan pencegahan sebelum kebakaran terjadi.
“Jangan setelah kebakaran baru kita menindaklanjuti kebakaran itu. Sebelum itu harus sudah ada tindakan, pencegahan dulu. Mitigasi,” ujar Didik, Senin, 10 Agustus 2026.
NTB Masih Kekurangan Sarpras
Menurut Didik, keterbatasan sarana prasarana masih menjadi persoalan hampir seluruh provinsi. Karena itu, Wagub Dinda meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB mengajukan proposal bantuan kepada BNPB.
Proposal tersebut mencakup kebutuhan sarana prasarana pemadaman serta upah harian bagi petugas satuan tugas (satgas) yang menangani karhutla.
“Sarpras untuk pemadaman api, seperti pipa, alat semprot dan lain-lain,” katanya.
Didik mengatakan, NTB belum memiliki pesawat water bombing maupun helikopter untuk mendukung pemadaman dari udara.
Pemerintah pusat memberikan fasilitas tersebut kepada provinsi yang masuk daftar prioritas.
“Kita belum punya itu. Seperti pesawat water bomb itu, pesawat heli yang caravan itu ada di daerah prioritas. Cuman kita kan tidak masuk provinsi yang prioritas,” ujarnya.
Data pemerintah pusat menunjukkan luas lahan terbakar secara nasional mencapai sekitar 5.000 hektare.
Didik menyebut data tersebut berbeda dengan catatan DLHK NTB karena masing-masing instansi memiliki cakupan wilayah pendataan.
“Kalau tadi, kita punya perbedaan data ya. Tadi Pak Menteri Kehutanan ada 5.000-an, 5.000 hektar ya, secara nasional,” katanya.
Untuk wilayah yang masuk kewenangan DLHK NTB, Didik mencatat luas lahan terbakar sekitar 3.000 hektare. Ia menyebut angka tersebut mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.
“Kalau data kami, ini yang di luar kawasan, maksudnya bukan yang kewenangan kita, kewenangan kami, di luar taman nasional itu sekitar 3.000 hektare,” ujarnya.
Puncak Kekeringan Agustus hingga September
Didik juga mengatakan Agustus hingga September menjadi periode dengan potensi kebakaran paling tinggi. Setelah periode tersebut, grafik potensi kebakaran mulai menurun.
“Agustus sampai September katanya puncaknya. Grafiknya itu paling tinggi bulan tersebut, setelah itu dia menurun,” ujarnya.
DLHK NTB memetakan tiga kabupaten prioritas yakni Lombok Timur, Dompu, dan Kabupaten/kota Bima sebagai wilayah rawan karhutla.
Ia mengatakan Pemprov NTB dan Pemerintah Kabupaten/Kota akan memperkuat pengawasan pada tiga wilayah prioritas tersebut.
“Di Lombok Timur, sama di Dompu sama Bima, tiga wilayah rawan jadi prioritas kita ya” ujar Didik.
Untuk penanganan lapangan, DLHK NTB mengandalkan Polisi Kehutanan (Polhut). Petugas juga berkoordinasi dengan Komando Resor Militer (Danrem), Komando Rayon Militer (Danramil), Kepolisian Sektor (Polsek), serta Masyarakat Peduli Api (MPA).
“Kalau petugas kan ini mengandalkan Polhut saja. Polhut akan berkoordinasi nanti sama Dandrem, Danramil, Polsek, tentu dengan masyarakat juga,” katanya. (*)
