Mataram (NTBSatu) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB merespons kritik DPRD NTB terkait lonjakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) 2025 yang mencapai Rp431,02 miliar.
Wakil Gubernur NTB, Indah Dhamayanti Putri menegaskan, SILPA tersebut bukan akibat kegagalan pemerintah menjalankan program pembangunan. Menurutnya, SILPA muncul karena kombinasi efisiensi belanja, pelampauan target pendapatan tertentu, serta transfer pemerintah pusat yang masuk di akhir tahun anggaran.
“SILPA bukan dana yang hilang atau mengendap tanpa tujuan,” ujarnya, Kamis, 25 Mei 2026.
Ia memastikan, seluruh dana tersebut akan kembali pemerintah gunakan untuk membiayai program prioritas daerah melalui mekanisme APBD sesuai ketentuan. “SILPA akan dimanfaatkan kembali untuk mendukung pembiayaan prioritas daerah,” tambahnya.
Ada Program Belum Tuntas
Meski demikian, Pemprov NTB mengakui sejumlah kegiatan belum dapat terselesaikan hingga akhir tahun 2025. Dinda mengatakan, kondisi itu terjadi akibat kebijakan efisiensi belanja dan penyesuaian pelaksanaan program.
Selain itu, beberapa kegiatan belum rampung secara fisik maupun administrasi saat tahun anggaran berakhir. “Kondisi itu kemudian memunculkan kewajiban pemerintah daerah pada tahun berikutnya,” ujarnya.
Namun, Pemprov menilai realisasi belanja perangkat daerah secara umum masih berada di atas 90 persen. Karena itu, pemerintah tidak sepakat jika tingginya SILPA langsung DPRD anggap sebagai indikator buruknya pengelolaan APBD.
“Keberhasilan APBD tidak semata diukur dari besarnya serapan anggaran,” katanya.
Menurutnya, ukuran utama keberhasilan anggaran terletak pada kualitas output dan outcome yang masyarakat rasakan.
Menanggapi kritik DPRD, Pemprov NTB berjanji memperbaiki kualitas perencanaan dan penganggaran. Langkah tersebut akan mereka lakukan melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia perencana di setiap organisasi perangkat daerah.
Pemerintah juga akan mempercepat proses pengadaan barang dan jasa agar pelaksanaan program tidak menumpuk di akhir tahun. “Kami berkomitmen terus memperbaiki kualitas perencanaan dan penganggaran,” ujar Indah.
DPRD Soroti Lonjakan SILPA
Sebelumnya, sejumlah anggota DPRD NTB menilai lonjakan SILPA menjadi tanda lemahnya pengelolaan belanja daerah. Wakil Ketua DPRD NTB, Muzihir menyebut, kenaikan SILPA hingga dua kali lipat menunjukkan kinerja pemerintah belum optimal.
“Buruk sih. Berarti kinerjanya tidak benar, kinerjanya kurang bagus,” ujarnya.
Sebagai informasi, Data Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025 menunjukkan SILPA NTB mencapai Rp431,02 miliar. Angka itu naik Rp263,34 miliar daripada SILPA 2024 yang sebesar Rp167,67 miliar.
Kenaikan tersebut menjadi salah satu sorotan utama fraksi-fraksi DPRD dalam paripurna pembahasan pertanggungjawaban APBD 2025. (*)
