Dampak Pemangkasan Anggaran Perpusnas, NTB Belum Terima Bantuan Buku dari Pusat Sejak 2025
Mataram (NTBSatu) – Pemangkasan anggaran Perpustakaan Nasional (Perpusnas) mulai berdampak ke NTB. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Pusdarsip) NTB, Dr. H. Ashari mengungkapkan, pemerintah pusat belum lagi menyalurkan bantuan buku ke NTB sejak 2025 akibat kebijakan efisiensi anggaran.
Ashari mengatakan, pemangkasan anggaran Perpusnas juga mengurangi alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang perpustakaan.
Dampaknya, Pusdarsip NTB kesulitan menambah koleksi buku baru untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
“Untuk bantuan-bantuan ini (pengadaan buku) sementara sampai hari ini, 2026 belum ada. Bahkan sejak 2025 itu belum ada. Mudah-mudahan 2027 ada,” katanya kepada NTBSatu, Rabu, 29 Juli 2026.
Pemerintah pusat memangkas anggaran Perpusnas 2026 dari Rp721 miliar menjadi Rp377,9 miliar. Kebijakan tersebut menghentikan sementara distribusi bantuan buku gratis ke desa dan menunda penyaluran DAK fisik perpustakaan.
Ashari menjelaskan, dampak pemangkasan itu juga terasa pada pengelolaan perpustakaan di NTB. Bahkan selama dua tahun terakhir, sejak 2025 Pusdarsip NTB belum memiliki anggaran yang cukup untuk menambah koleksi buku baru.
Menurutnya, saat ini pihaknya masih mengandalkan anggaran yang tersisa, termasuk pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD. Namun, anggaran tersebut lebih banyak mendukung penerbitan buku sejarah, budaya, dan potensi daerah.
Kondisi itu mendorong Pusdarsip NTB mencari sumber dukungan lain. Instansi tersebut mengajak ASN, BUMD, Bank NTB Syariah, BPR, dan instansi vertikal berpartisipasi menyumbangkan buku.
“Salah satunya ya untuk menutupi. Belum nanti dari BUMD. Kita juga bersurat kepada beberapa pihak Bank dan instansi vertikal supaya ikut berkontribusi,” ujarnya.
Ashari mengatakan, Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal telah mengarahkan pejabat eselon II dan III ikut menyumbangkan buku.
Langkah itu katanya, menjadi solusi sementara untuk menambah koleksi bacaan sambil menunggu bantuan pemerintah pusat kembali tersedia.
Pusdarsip NTB juga mengajak pemerintah kabupaten/kota menjalankan kebijakan serupa. Ashari mengaku telah menyosialisasikan langkah tersebut dan sebagian besar daerah merespons positif.
Menurutnya, kondisi anggaran saat ini menuntut setiap daerah menghadirkan inovasi agar layanan perpustakaan tetap berjalan. Upaya tersebut sekaligus menjaga akses masyarakat terhadap bahan bacaan.
Literasi Masyarakat NTB Meningkat
Meski menghadapi keterbatasan anggaran, Ashari mengatakan pembangunan literasi masyarakat NTB terus meningkat. Penilaian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) menunjukkan capaian NTB terus membaik dalam beberapa tahun terakhir.
Namun, ia mengakui masyarakat masih membutuhkan buku-buku terbaru. Sebagian besar koleksi perpustakaan masih berupa buku lama sehingga belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan para pemustaka.
Selain itu, Ia juga meminta Dikpora NTB mengoptimalkan perpustakaan di setiap sekolah. Hasil pemantauan di lapangan menunjukkan banyak perpustakaan sekolah masih memerlukan perhatian serius.
“Ya sangat memprihatinkan,” katanya.
Ashari mengatakan, Pusdarsip NTB akan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan, Dinas Kebudayaan, Bappeda, dan Inspektorat untuk menyusun sistem yang membiasakan peserta didik gemar membaca.
Ia menjelaskan, sekolah tidak cukup hanya menyediakan buku. Guru juga perlu membimbing siswa membuat resensi atau ringkasan buku sebagai bagian dari evaluasi kebiasaan membaca.
Ashari mengungkapkan, penilaian pemerintah pusat menunjukkan capaian literasi NTB pada Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) meningkat signifikan.
Ia menyebut, posisi NTB naik dari peringkat ke-28 pada 2024 menjadi peringkat kedua nasional berdasarkan penilaian pusat. (*)
